Kejati Maluku Tahap II Kasus Korupsi ASN Kejari SBT, Negara Rugi Rp798 Juta

 

Ambon, LensoMerah.com – Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap tersangka berinisial SN kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur (SBT).Kamis (9/3)

Proses Tahap II tersebut berlangsung di Kantor Kejati Maluku setelah berkas perkara tersangka SN dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, penanganan perkara kini beralih dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan.

Tersangka SN diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Kejari SBT Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan auditor Kejati Maluku, tersangka SN yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp798.250.524 dalam kurun waktu 21 Agustus hingga 26 November 2024. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka antara lain tidak menyerahkan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada para kepala seksi sebagaimana mestinya, memberikan keterangan tidak benar kepada pimpinan, serta melakukan pencairan TUP kedua tanpa sepengetahuan pimpinan dengan menandatangani sendiri dokumen administrasi pencairan.

Atas perbuatannya, tersangka SN disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana sesuai pasal yang disangkakan.

Selanjutnya, tersangka SN ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 April hingga 28 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon. Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur.

Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk di lingkungan internal kejaksaan di wilayah Maluku.(LM01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *