Ambon,LensoMerah.com- Dugaan kasus asusila kembali terjadi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon, setelah berselang sekitar delapan bulan dari kasus serupa sebelumnya.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Pos Bank Mandiri kawasan Pasar Mardika, pada Senin (6/4/2026). Kasus ini langsung menjadi perhatian serius masyarakat Kota Ambon yang mendesak penanganan tegas dan transparan.
Publik berharap Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dapat mengusut tuntas kasus ini agar tidak kembali terulang untuk ketiga kalinya di lingkungan yang sama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku berinisial A.Y.M. merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Satpol PP Kota Ambon. Sementara korban adalah perempuan berinisial A, berusia sekitar 20 tahun, yang diketahui merupakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di instansi tersebut.
Korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh berupa perabaan pada bagian tubuh hingga tindakan fisik yang tidak pantas. Dugaan ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat peristiwa terjadi di institusi penegak peraturan daerah yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin dan etika.
Orang tua korban, Rustam Simanjuntak, yang juga menjabat sebagai Asisten II Pemerintah Kota Ambon, mengaku kecewa atas insiden tersebut
“Dari BKD sudah memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Untuk saat ini belum diproses secara hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi dengan nada kesal
Ia menambahkan, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengambil langkah penanganan internal setelah laporan diterima.
“Korban masih tetap bekerja seperti biasa. Namun dari pihak keluarga, kami akan tetap mengawal dan menindaklanjuti proses ini,” tegasnya.
Rustam juga mengaku tidak mengenal terduga pelaku secara pribadi. “Saya tidak kenal dia. Katanya dia PPPK. Perilakunya sangat tidak pantas,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satpol PP Kota Ambon terkait kronologi lengkap maupun sanksi yang akan dijatuhkan kepada terduga pelaku.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan dinilai harus ditangani secara serius serta transparan demi menjaga integritas institusi dan memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat menilai penanganan melalui pembinaan saja tidak cukup, melainkan harus dilanjutkan ke proses hukum agar memberikan efek jera.
Langkah tegas dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terulang, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN dan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Ambon bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang jelas.(LM01)
