Ambon, LensoMerah.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, B. Wijanarko, A.Ptnh., M.M., ACRO, di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (22/4/2026).
Dalam penyambutan tersebut, Kajati Maluku didampingi Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, serta Asisten Tindak Pidana Umum I Wayan Suwardi.
Kajati Rudy Irmawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kanwil BPN Provinsi Maluku ke Kejaksaan Tinggi Maluku.
“Selamat datang Pak Kakanwil beserta rombongan. Terima kasih sudah berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Semoga pertemuan silaturahmi ini semakin meningkatkan hubungan kerja sama dan memperkuat sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kanwil BPN Maluku,” ujar Kajati.
Ia menambahkan, hubungan kerja sama yang telah terjalin antara kedua institusi diharapkan mampu memberikan manfaat besar, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah.
Menurutnya, kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan BPN Maluku sangat penting guna meminimalisir berbagai persoalan pertanahan, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat maupun aset negara.
Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Kakanwil BPN Provinsi Maluku didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Maluku Supadno, S.SiT., M.PA, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Sengketa Heru Setiawan, S.ST., M.H.
Kakanwil BPN Maluku, B. Wijanarko, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku.
“Terima kasih Pak Kajati dan Pak Wakajati beserta para pejabat utama lainnya yang telah menerima kunjungan silaturahmi kami. Tujuan kedatangan kami sekaligus meminta kesediaan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memperpanjang kerja sama dalam bentuk pendampingan hukum bersama BPN Maluku,” ungkap Wijanarko.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, khususnya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), atas pendampingan hukum yang selama ini diberikan kepada BPN Maluku.
Menurutnya, melalui layanan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) maupun Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), berbagai persoalan hukum yang dihadapi BPN Maluku dapat diselesaikan dengan baik.
Pertemuan silaturahmi tersebut menghasilkan kesepakatan kedua pihak untuk terus memperkuat kerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam membantu penyelesaian persoalan sengketa tanah di Provinsi Maluku.(LM01)
