Ambon,LensoMerah.com-Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi III, Mercy Chriesty Barends, Kamis (5/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi strategis terkait penguatan kinerja kejaksaan di wilayah Maluku.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai isu penting, terutama terkait upaya memastikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru agar dapat berjalan efektif, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Rudy Irmawan menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi III DPR RI terhadap kondisi penegakan hukum di daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan Ibu Mercy Barends sebagai bentuk sinergi antara Kejaksaan dan DPR. Masukan serta aspirasi yang disampaikan akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, meski di tengah berbagai keterbatasan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Mercy Barends menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan kejaksaan di wilayah Maluku.
“Keterbatasan jumlah jaksa dan belum adanya kenaikan tunjangan kinerja selama 12 tahun menjadi catatan serius yang akan kami bawa dalam pembahasan di Komisi III maupun Badan Anggaran DPR RI. Wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan perhatian khusus agar penegakan hukum dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut, jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan. Beberapa di antaranya terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi, sengketa batas tanah, serta kasus kekerasan terhadap perempuan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Saat ini jumlah jaksa di wilayah Maluku tercatat sebanyak 221 orang dengan total pegawai 564 orang. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk menjangkau wilayah Maluku yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan dan termasuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Di sisi lain, persoalan tunjangan kinerja yang disebut tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir juga menjadi sorotan, mengingat beban tugas kejaksaan yang mencakup penanganan perkara sejak tahap awal hingga pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Adhi Prabowo, Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, Asisten Tindak Pidana Umum I Wayan Suardi, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, Asisten Pidana Militer Satar M. Hutabarat, Asisten Pemulihan Aset Devi Muskitta, serta Kepala Tata Usaha Aryanto Novindra.(LM01)
