Ambon,LensoMerah.com- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Yan D. Suitela, memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan praktik “mafia izin” dan pungutan liar atau pungli berupa uang jalur. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan izin trayek baru dalam beberapa tahun terakhir, dan seluruh proses pelayanan administrasi berjalan secara bebas biaya.
Menurut Yan, kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin trayek baru sudah diberlakukan sejak tahun 2018. Hal ini didasarkan pada data kapasitas lalu lintas yang menunjukkan seluruh jalur trayek di Kota Ambon sudah berada dalam kondisi kelebihan muatan atau overload, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah jumlah kendaraan angkutan umum.
“Sampai dengan saat ini, saya sudah menjabat selama dua tahun, Dishub belum pernah satu kali pun mengeluarkan izin trayek baru. Informasi dari kepala dinas sebelumnya pun menyatakan sejak 2018 tidak ada izin baru yang keluar, kecuali untuk jalur Siwang demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di sana saat itu,” ujar Yan kepada kepada Wartawan , Selasa (19/5/2026).
Ia mengajak seluruh masyarakat yang memiliki informasi atau dokumen konkrit terkait adanya izin trayek ilegal atau dokumen palsu, agar segera menyerahkan bukti tersebut ke pihak Dishub untuk dilakukan penelusuran dan penyelesaian lebih lanjut.
“Kalau masyarakat merasa dirugikan atau tahu ada indikasi kecurangan, silakan konfirmasi ke kami dan bawa dokumen pendukungnya. Misal untuk jalur tertentu dengan pelat nomor tertentu, nanti kita cocokkan langsung dengan data dan database resmi yang kita miliki,” tambahnya.
Guna mengawasi operasional angkutan umum dan mencegah pelanggaran di lapangan, pihak Dishub secara konsisten melaksanakan kegiatan penyisiran atau sweeping gabungan setiap bulan bersama personel dari Polres Pulau Ambon dan Kodim. Kegiatan ini baru-baru ini juga dilaksanakan di kawasan Kampus Politeknik Ambon.
Yan juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran di lingkungan Dishub. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, baik tindakan administratif maupun hukum, terhadap siapa saja yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
“Kalau memang ada indikasi pegawai kita yang terlibat dalam praktik yang tidak benar, silakan laporkan. Pasti akan kita tindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Terkait isu pungutan uang jalur yang dikeluhkan oleh sejumlah pengemudi, Yan menegaskan bahwa pihak Dishub tidak pernah menugaskan petugas di lapangan untuk melakukan penarikan atau pemungutan biaya tersebut. Ia juga memastikan bahwa seluruh proses pengurusan administrasi yang resmi saat ini tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.
“Kami tidak memiliki petugas di lapangan yang bertugas terkait penagihan biaya jalur-jalur tersebut. Di masing-masing jalur memang ada organisasi atau paguyuban pengemudi. Saya tidak bisa menilai atau menuduh apakah tarikan biaya itu dilakukan oleh organisasi mereka atau bukan, karena saya tidak memiliki bukti yang sah. Namun yang pasti, dari Dinas Perhubungan tidak ada tagihan atau pungutan biaya seperti itu,” pungkasnya.(LM01)
