Ambon, LensoMerah.com – Inflasi di Provinsi Maluku tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional. Pada Juli 2026, Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75 persen (month to month/mtm) setelah pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 1,49 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat 2,75 persen (year on year/yoy), masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan pada bulan sebelumnya yang mencapai 3,80 persen (yoy).
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, dalam rilis yang diterima LensoMerah.com, Selasa (4/8).
Secara spasial, deflasi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,14 persen (mtm) dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26 persen (mtm). Sementara itu, Kota Tual masih mencatat inflasi sebesar 0,13 persen (mtm).
Surya Alamsyah menjelaskan, capaian deflasi pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil deflasi sebesar 0,71 persen (mtm).
Penurunan harga terutama berasal dari komoditas ikan pelagis kecil, yakni ikan layang dan ikan selar, yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen dan 0,15 persen.
Kondisi tersebut didukung oleh cuaca yang relatif kondusif serta pemanfaatan rumpon di wilayah perairan pesisir yang meningkatkan hasil tangkapan nelayan skala kecil.
Selain itu, harga komoditas hortikultura juga mengalami penurunan, khususnya bawang merah dan tomat, dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,16 persen dan 0,11 persen. Penurunan harga dipicu oleh berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi serta meningkatnya pasokan dari luar Provinsi Maluku.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi pangan akan terus diperkuat melalui sinergi TPID dengan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas harga pangan.
Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah terus mendorong implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog untuk meningkatkan produksi dan menjaga kecukupan pasokan pangan.
Dari sisi distribusi, optimalisasi konektivitas antarwilayah dan penguatan koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar distribusi komoditas pangan berjalan lancar.
Adapun pada aspek komunikasi efektif, TPID secara aktif menggelar rapat koordinasi, pemantauan harga dan ketersediaan pangan, serta inspeksi mendadak (sidak) pasar guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat.(LM01)
