Ambon,LensoMerah.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada dua perusahaan otomotif, yakni PT Honda Selaras dan PT Ambon Sakti Motor.
Temuan tersebut diperoleh saat DLHP melakukan pengawasan lapangan terhadap kedua perusahaan pada Rabu (28/10). Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen lingkungan, tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3, pengangkutan limbah, hingga fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sekretaris DLHP Kota Ambon, Jermias Aponno, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hal itu disampaikan Jermias kepada wartawan di Ambon , Jumat (30/10) sore.
Ia menjelaskan, pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021, serta Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.
Dari hasil pemeriksaan, DLHP menemukan perbedaan kondisi pengelolaan limbah pada kedua perusahaan tersebut.
PT Honda Selaras diketahui telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), tetapi belum mengantongi rincian teknis (Rintek) TPS limbah B3.
Sementara PT Ambon Sakti Motor belum dapat menunjukkan dokumen lingkungan dan juga belum memiliki Rintek TPS limbah B3.
Pada aspek penyimpanan, PT Honda Selaras telah memiliki TPS limbah B3. Namun, fasilitas tersebut belum dilengkapi sejumlah persyaratan, seperti papan nama, titik koordinat, serta simbol dan label sesuai ketentuan.
Kondisi berbeda ditemukan pada PT Ambon Sakti Motor yang belum memiliki TPS limbah B3. Limbah B3 cair hanya dikemas menggunakan drum, sedangkan limbah B3 padat dibuang bersama sampah domestik ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Persoalan juga ditemukan dalam pengangkutan limbah. PT Honda Selaras menggunakan jasa pihak ketiga, yakni PT Larashatiku, tetapi belum dapat menunjukkan dokumen nota kesepahaman (MoU) kerja sama.
Adapun PT Ambon Sakti Motor menggunakan jasa PT Dok Wayame untuk pengangkutan limbah. Namun, berdasarkan hasil pengawasan DLHP, perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan pengangkut limbah B3 dan tidak memiliki dokumen kerja sama pengangkutan.
Temuan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan air limbah. PT Honda Selaras telah memiliki fasilitas IPAL berupa oil trap atau perangkap minyak untuk menampung tumpahan oli, tetapi belum memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) air limbah.
Sedangkan PT Ambon Sakti Motor belum memiliki fasilitas IPAL oil catcher untuk menangani limbah minyak dan oli.
Jermias menegaskan, seluruh temuan tersebut menjadi perhatian DLHP karena pengelolaan limbah B3 tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap perusahaan wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis agar limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya DLHP Kota Ambon memastikan kegiatan usaha berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(LM01)
