Jakarta,LensoMerah.com – BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Satya JKN Awards 2026 kepada 80 badan usaha dan delapan pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kepatuhan serta keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi badan usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi pekerja, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, penghargaan ini diharapkan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat aktif dalam menjaga keberlangsungan Program JKN.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan Program JKN merupakan salah satu instrumen negara untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Menurut dia, perlindungan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas serta perekonomian masyarakat.
“JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan,” kata Cak Imin.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan Program JKN melalui penguatan prinsip gotong royong dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dunia usaha.
Cak Imin juga mengapresiasi badan usaha yang konsisten mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta JKN. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat penting mengingat sektor tersebut menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan keberhasilan Program JKN tidak cukup hanya diukur dari jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta.
Menurut dia, kepesertaan aktif, kepatuhan badan usaha dan pemerintah daerah, serta kesinambungan perlindungan kesehatan menjadi faktor penting untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Melalui tema “Gotong Royong Melindungi Pekerja, Memperkuat Kesejahteraan Bangsa”, Satya JKN Awards 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Per 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 284,89 juta jiwa atau 98,2 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara cakupan kepesertaan aktif mencapai 79,49 persen,” ujar Prihati.
Ia menjelaskan, badan usaha memiliki peran strategis dalam memastikan pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan kesehatan. Hal itu dapat diwujudkan melalui pendaftaran seluruh pekerja, pelaporan data dan upah secara benar, serta pembayaran iuran secara rutin dan tepat waktu.
Menurut Prihati, kepatuhan tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
“Pekerja yang terlindungi kesehatannya akan merasa lebih tenang dalam bekerja, sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha,” katanya.
Untuk menggambarkan pentingnya prinsip gotong royong dalam pembiayaan JKN, Prihati memaparkan bahwa rata-rata biaya satu kali tindakan cuci darah atau hemodialisis mencapai Rp 786.200.
Jika seorang peserta menjalani cuci darah dua kali dalam seminggu atau sekitar delapan kali dalam sebulan, biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan mencapai Rp 6.289.600.
“Melalui prinsip gotong royong, kontribusi sekitar 150 peserta yang sehat dan rutin membayar iuran membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi satu peserta yang menjalani cuci darah,” jelasnya.
Adapun 80 badan usaha penerima Satya JKN Awards 2026 terdiri dari 10 badan usaha milik negara (BUMN), 40 perusahaan swasta skala besar, 20 perusahaan swasta skala menengah, serta 10 perusahaan swasta skala kecil dan mikro.
Sementara delapan pemerintah daerah penerima penghargaan terdiri dari empat pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten/kota.
Prihati menegaskan, proses penilaian dilakukan secara berjenjang, objektif, transparan, dan berbasis data dengan melibatkan tim penilai tingkat nasional dari lintas kementerian dan lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa kepatuhan dan kolaborasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN.
Ia mengingatkan badan usaha agar konsisten mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya sesuai ketentuan, melaporkan data dan upah secara benar, serta membayar iuran tepat waktu.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat dukungan melalui penerbitan dan pelaksanaan regulasi, kebijakan perizinan, serta pelayanan publik yang mendorong kepatuhan badan usaha.
“Sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait diperlukan agar kewajiban perlindungan pekerja dapat dilaksanakan secara konsisten sekaligus menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial Kesehatan,” ujar Stevanus.
Ia berharap praktik baik yang dilakukan badan usaha dan pemerintah daerah penerima penghargaan dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi pekerja dan keluarga.
Dengan demikian, keberlanjutan Program JKN dapat terus diperkuat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.(LM01)
