AMBON, LensoMerah.com — Kabar baik datang bagi masyarakat Maluku yang membutuhkan hunian layak. Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Maluku meningkat tajam dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Maluku.
Apresiasi tersebut disampaikan Hendrik setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri PKP bersama sejumlah kepala daerah, Kamis (18/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Hendrik didampingi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.
Lonjakan alokasi BSPS menjadi salah satu kabar menggembirakan bagi masyarakat Maluku. Dari hanya 81 unit pada 2025, jumlah bantuan meningkat menjadi 7.227 unit pada 2026.
Pemprov Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat kembali meningkat hingga mencapai 10.000 unit pada 2027.
Hendrik menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian target pembangunan. Menurutnya, program tersebut menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berpotensi membantu mengurangi backlog perumahan dan kemiskinan.
“Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bukan sekadar pencapaian angka statistik, tetapi langkah nyata untuk menyentuh kehidupan masyarakat bawah,” ujar Hendrik.
Selain peningkatan alokasi BSPS, Maluku juga mendapat kepercayaan dari Kementerian PKP sebagai pilot project atau proyek percontohan nasional program perumahan subsidi.
Dalam skema baru tersebut, tenor kredit perumahan subsidi yang sebelumnya sekitar 20 tahun diperpanjang menjadi 40 tahun.
Perubahan tenor itu diharapkan dapat menurunkan beban cicilan bulanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika sebelumnya cicilan disebut berada di kisaran Rp1,2 juta per bulan, melalui skema baru cicilan diproyeksikan berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.
Kebijakan tersebut diharapkan semakin membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku.
Pemprov Maluku berharap peningkatan bantuan BSPS dan skema pembiayaan perumahan subsidi tersebut dapat mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus membantu masyarakat memiliki rumah yang aman dan nyaman bagi keluarga.(LM01)
