Ambon,LensoMerah.com-Ambon Bodewin Wattimena meminta masyarakat tidak terburu-buru menyalahkan Perum Bulog atau pemerintah ketika menemukan penyaluran bantuan beras yang tidak tepat sasaran.
Bodewin mengatakan persoalan utama berada pada data penerima. Menurut dia, Bulog, Pemerintah Kota Ambon, maupun pemerintah pusat tidak menyusun langsung daftar masyarakat penerima bantuan.
Data, kata Bodewin, berasal dari tingkat bawah.
“Kalau ada salah penyaluran, jangan salahkan Bulog,” kata Bodewin dengan nada kesal kepada Wartawan di Pattimura Park, Kota Ambon Senin (31/8)
Ia meminta masyarakat mempertanyakan aparatur yang memasukkan data di tingkat RT, RW, kelurahan, desa, maupun negeri apabila menemukan warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi justru tidak masuk dalam daftar.
“Kalau ada yang menerima tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, masyarakat harus tanya kepada RT, RW, kepala desa, raja atau lurah masing-masing. Jangan dibalik-balik,” ujarnya.
Menurut Bodewin, program bantuan beras pemerintah telah diluncurkan beberapa bulan lalu. Bantuan itu disalurkan melalui Bulog kepada masyarakat yang telah masuk dalam kategori penerima dan dibagikan secara bertahap di berbagai wilayah.
Ia menekankan, Bulog berperan sebagai penyalur, bukan penyusun data penerima.
“Pemerintah Kota, Bulog dan pemerintah pusat tidak membuat data. Data itu datang dari bawah, dari RT, RW, kepala desa, raja dan lurah,” kata Bodewin.
Persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan, menurut Bodewin, menjadi alasan Pemerintah Kota Ambon membangun sistem data Perlindungan Sosial atau Perlinsos secara digital.
Sistem tersebut dirancang untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Sekarang kita sementara membuat Perlinsos, Perlindungan Sosial, yang mau memastikan bahwa masyarakat yang dapat bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkannya,” ujarnya.
Bodewin meminta seluruh masyarakat ikut dalam proses pendataan.Ia menegaskan pendataan tidak berarti semua warga otomatis menjadi penerima bantuan. Data itu diperlukan untuk memverifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Semua harus mendaftar supaya nanti semua terverifikasi, siapa yang membutuhkan bantuan dan siapa yang tidak,” katanya.
Data masyarakat selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil satu hingga sepuluh.
Bodewin memberikan contoh dirinya sebagai Wali Kota Ambon. Jika ia mendaftarkan diri dan memasukkan data pendapatan secara benar, maka dirinya tidak akan masuk kategori penerima bantuan.
“Kalau data dimasukkan dengan benar, saya mungkin masuk desil delapan. Yang mendapat bantuan itu desil satu sampai empat,” ujarnya.
Menurut Bodewin, ASN juga dapat masuk dalam proses pendataan agar pemerintah memperoleh gambaran sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Bodewin juga menyinggung masih rendahnya partisipasi sebagian warga dalam proses pendataan Perlinsos.
Menurut dia, pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri. Petugas juga telah melakukan sistem jemput bola ke desa dan kelurahan.
Namun, sebagian warga justru tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Perlinsos ini kita buka sampai tanggal 31. Kita sudah turun jemput bola ke desa dan kelurahan. Semua pada cuek, tidak mau mendaftarkan diri. Nanti begitu keluar yang menerima, baru protes,” katanya.
Ia meminta masyarakat tidak hanya mengeluh ketika tidak mendapatkan bantuan, kemudian menyalahkan pemerintah.
“Jangan nanti ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan. Pemerintah sudah buka ruang yang luas untuk sama-sama kita mendata dan mengawasi,” ujar Bodewin.
Menurut dia, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, pengawasan harus dibarengi dengan partisipasi dalam proses pendataan.
“Pengawasan dan mengkritisi boleh, tetapi pemerintah kota terus berupaya membuat langkah-langkah agar penerima bantuan sosial itu mereka yang betul-betul membutuhkan,” katanya.
Bodewin juga menjelaskan penyaluran bantuan pangan di Batu Merah merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui Bulog kepada masyarakat yang telah masuk dalam kategori penerima.
Ia mengatakan sejak awal telah mengingatkan agar bantuan tersebut disalurkan secara tepat sasaran.
“Saya sudah sampaikan pada saat launching bahwa bantuan ini harus tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Bodewin meminta masyarakat penerima tidak menjual beras bantuan pemerintah.
Bantuan tersebut, kata dia, harus digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Masyarakat harus memanfaatkan ini sebagai bagian dari kehadiran pemerintah kepada mereka di tengah situasi yang sulit. Jangan dijual. Itu untuk mereka konsumsi karena diberikan oleh pemerintah,” kata Bodewin.
Ia berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat penerima.
“Mudah-mudahan bantuan ini berdampak bagi mereka, paling tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka,” ujarnya.(LM01)
