AMBON,LensoMerah.com -Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengakui keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Maluku. Saat ini, dinas tersebut hanya memiliki tiga unit armada yang ditempatkan di tiga wilayah berbeda.
Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Haikal Baadilah, mengatakan, pengadaan armada pemadam karhutla membutuhkan anggaran yang cukup besar. Karena itu, penambahan kendaraan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Armada harganya cukup mahal, sementara anggaran terbatas. Sehingga pengadaannya dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Haikal kepada LensoMerah.com ,Selasa (13/10)
Dia menjelaskan, dari tiga unit armada yang tersedia, satu unit ditempatkan di Kota Ambon, satu unit di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan satu unit lainnya di Pulau Buru.
Khusus untuk penanganan kebakaran yang terjadi di Kota Ambon, Dinas Kehutanan selama ini berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian.
Haikal menyebutkan, sekitar 90 persen kejadian karhutla dipicu aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
Karena itu, menurut dia, pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran.
“Sekitar 90 persen karhutla terjadi karena aktivitas manusia, baik sengaja maupun tidak,” ujarnya.
Patroli hingga Sosialisasi Larangan Membakar Lahan
Untuk mencegah kebakaran meluas, Dinas Kehutanan Maluku bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten dan kota telah melakukan sejumlah langkah pencegahan.
Upaya tersebut meliputi patroli di wilayah rawan kebakaran serta sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla.
Salah satu hal yang terus disampaikan adalah larangan membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diimbau menggunakan cara lain yang lebih aman agar aktivitas pembukaan lahan tidak memicu kebakaran.
Terkait kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kejadian kebakaran, Haikal mengatakan, hingga saat ini Dinas Kehutanan bersama aparat penegak hukum (APH) belum menemukan atau menangkap tangan pelaku yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.
“Selama ini, Dinas Kehutanan dan APH belum menemui atau menangkap tangan oknum yang sengaja membakar,” ungkapnya.
Haikal menegaskan, masyarakat perlu mematuhi larangan pembakaran lahan karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan mengancam lingkungan serta keselamatan warga.
Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan larangan membakar dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam imbauan yang dipasang melalui baliho.
Dirinya berharap, melalui peningkatan patroli, sosialisasi, serta dukungan masyarakat, risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku dapat ditekan meski ketersediaan armada pemadam masih terbatas.(LM01)
