Ambon,LensoMerah.com- Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menjelaskan penerbitan surat keputusan (SK) bodong kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) diduga dilakukan melalui jalur di luar mekanisme resmi yang telah terintegrasi dengan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wattimena menjelaskan, mekanisme kenaikan pangkat ASN saat ini berlaku secara nasional, termasuk di Kota Ambon. Proses tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan mengunggah dokumen persyaratan untuk diperiksa BKN.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain SK pangkat terakhir, ijazah terakhir, serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama dua tahun terakhir dengan nilai kinerja baik.
Dikatakan, pada sistem sebelumnya, berkas kenaikan pangkat dibawa secara fisik oleh instansi terkait ke Kantor Regional BKN di Makassar. Namun, saat ini proses tersebut telah beralih ke sistem elektronik.
“Sekarang berkas-berkas itu dibuat dalam bentuk PDF, kemudian diinput ke sistem kenaikan pangkat. BKN memeriksa, lalu keluar pertimbangan teknis atau Pertek, jadi sudah bukan kaya sistem lama lagi,”jelas Bodewin kepada wartawan di ruang Vlissengen Balai kota jumat (16/10)
Walikota menegaskan, pertimbangan teknis BKN menjadi dasar penerbitan SK kenaikan pangkat. Dokumen tersebut memuat keterangan bahwa pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan pangkat tertentu.
Menurutnya, tanpa pertimbangan teknis BKN, penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah. Karena itu, ia menilai mekanisme yang berlaku saat ini sebenarnya telah memberikan pengamanan untuk mencegah manipulasi administrasi kepegawaian.
Diduga dilakukan di luar sistem resmi, sehingga dugaan SK bodong tersebut tidak terdeteksi sejak awal. Namun setelah pegawai yang bersangkutan kembali mengusulkan kenaikan pangkat melalui mekanisme yang sah dan data kepegawaiannya diperiksa oleh BKN, baru diketahui.
“Kalau tidak ada Pertek BKN, tidak sah. Sistem ini sebenarnya sangat aman, tidak mungkin terjadi manipulasi di situ. Yang di luar ini yang sementara kita cari modusnya, bagaimana cara mereka membuat SK palsu itu,” ujarnya.
Bodewin juga menerangkan, BKPSDM pada dasarnya menjalankan fungsi administrasi dalam proses pengusulan kenaikan pangkat, termasuk menginput dan meneruskan dokumen ke sistem. Keputusan mengenai kelayakan pegawai tetap melalui pemeriksaan dan pertimbangan teknis BKN.
Setelah pertimbangan teknis diterbitkan, proses dilanjutkan melalui mekanisme internal pemerintah daerah, termasuk persetujuan pejabat pembina kepegawaian sesuai prosedur yang berlaku.
Ia menegaskan, pemerintah kota kini tengah menelusuri cara SK bodong tersebut dapat dibuat dan digunakan di luar mekanisme resmi.
Kasus ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ambon. Bodewin sebelumnya telah memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan investigatif serta meminta seluruh organisasi perangkat daerah menginventarisasi ASN yang diduga terkait dengan SK bodong kenaikan pangkat.
Pemerintah kota juga menyiapkan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat.
Bodewin menegaskan, apabila pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan ASN sebagai pelaku, pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemecatan.
Ia berharap pemeriksaan tersebut dapat mengungkap modus penerbitan SK palsu sekaligus memperkuat pengawasan terhadap administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.(LM01)
