Ambon,LensoMerah.com- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang terbukti terlibat dalam kasus surat keputusan (SK) bodong kenaikan pangkat akan ditindak. Sanksi tegas hingga pemecatan akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang Vlissengen Balai Kota Ambon, Jum’at, (16/10)2026 siang.
Menurut Wattimena, sebelumnya Ia telah menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah Kota Ambon, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala BPKD, serta Kepala Bagian Hukum untuk menindaklanjuti pemberitaan dan temuan terkait dugaan SK bodong kenaikan pangkat ASN.
Bodewin mengatakan, berdasarkan hasil rapat, kasus tersebut benar terjadi. Namun, pemerintah kota belum memperoleh data pasti mengenai jumlah SK bodong maupun pihak-pihak yang terlibat.
Walikota menyesalkan persoalan tersebut muncul di tengah upaya Pemerintah Kota Ambon sementara membangun kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, transparan, responsif, dan akuntabel.
“Pemerintah Kota Ambon tidak mentolerir kerja-kerja dan perilaku ASN yang melanggar aturan. Komitmen kita adalah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh ada pungutan liar maupun tindakan yang bertentangan dengan aturan,” tegas Bodewin.
Wali Kota telah memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala satuan pendidikan, dan kepala puskesmas di lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk menginventarisasi ASN yang memiliki SK bodong kenaikan pangkat tersebut sebagai langkah awal dalam penanganan kasus ini.
Selain itu, kata Wattimena, Inspektur Daerah Kota Ambon juga ditugaskan segera melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap pihak yang diduga menjadi pelaku serta mengidentifikasi ASN yang memperoleh SK tersebut.
Bodewin meminta pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar persoalan ini dapat segera terungkap secara menyeluruh.
“Saya ingin kita memperoleh siapa pelakunya dan memeriksa seluruh pihak yang memperoleh SK tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kita bisa mengidentifikasi dengan baik siapa yang terlibat dan bagaimana kasus ini terjadi,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD, kepala sekolah, dan kepala puskesmas menginventarisasi pegawai yang terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya, para ASN itu akan dikumpulkan secara khusus untuk dimintai penjelasan mengenai alasan menempuh jalur di luar mekanisme resmi kenaikan pangkat.
Bodewin mengatakan, penerbitan SK yang tidak sesuai ketentuan semestinya dapat diminimalkan, mengingat mekanisme kenaikan pangkat ASN saat ini telah didukung sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Melalui sistem dan aplikasi kepegawaian yang tersedia, ASN cukup melengkapi persyaratan dan mengunggah dokumen sesuai prosedur. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan persetujuan teknis BKN sebelum keputusan kenaikan pangkat diterbitkan.
Oleh karena itu, Wattimena mempertanyakan alasan masih adanya ASN yang memilih menempuh jalur di luar mekanisme resmi, padahal prosedur kenaikan pangkat telah tersedia dan berlangsung cukup lama.
Menurutnya, ASN seharusnya memahami prosedur tersebut, terlebih bagi pegawai yang telah berpengalaman melewati sejumlah tahapan kenaikan pangkat.
Bodewin menegaskan, apabila pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan ASN sebagai pelaku, pemerintah kota akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan, termasuk pemecatan.
“Kalau dalam kasus ini melibatkan ASN, diproses dan dipecat. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin. Kalau ASN terlibat, yang pertama melakukan pungutan liar, yang kedua penipuan, dan yang ketiga mempermalukan pemerintah kota,” tegasnya.
Ia menilai, kasus tersebut berpotensi merusak kredibilitas Pemerintah Kota Ambon di hadapan masyarakat. Terlebih, dalam pemberitaan yang beredar, persoalan tersebut turut menyeret nama Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon dalam pemberitaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin juga mengaku, selain pemeriksaan internal, Dirinya juga telah memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk segera berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait langkah hukum yang dapat ditempuh pemerintah kota.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan. Jika pihak yang memperoleh SK bodong tidak membuat laporan, pemerintah kota akan mempertimbangkan untuk melaporkan kasus itu secara resmi agar dapat diselidiki.
Bodewin menyebutkan, pemerintah kota telah memiliki informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak di luar ASN. Sementara itu, dugaan keterlibatan ASN masih akan ditelusuri melalui pemeriksaan Inspektorat Daerah.
Ia berharap proses pemeriksaan dan penegakan hukum dapat mengungkap seluruh fakta terkait penerbitan SK bodong tersebut.
“Jika korban tidak melaporkan, kami yang akan melaporkan ke aparat kepolisian untuk segera dilakukan penyelidikan terhadap tindakan tidak terpuji yang dilakukan oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan penyesalan sekaligus permohonan maaf kepada Gubernur Maluku karena nama gubernur turut terseret dalam persoalan SK bodong kenaikan pangkat ASN.
Ia menegaskan, pemerintah kota berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara menyeluruh, sekaligus memperketat pengawasan terhadap proses pengusulan kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian.
Menurutnya, informasi yang disampaikan lewat media massa juga sangat membantu pemerintah kota Ambon sehingga kasus tersebut dapat diketahui dan mengambil langkah tindak lanjut, kendati demikian, Wattimena memberikan apresiasi kepada media.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan serta memastikan seluruh proses kepegawaian berjalan sesuai mekanisme resmi.
“Kita menyesali kejadian ini dan berkomitmen untuk menindak tegas jika ada ASN Pemerintah Kota Ambon yang terlibat. Kita percayakan proses pemeriksaan kepada Inspektorat Kota Ambon dan aparat penegak hukum agar persoalan ini dapat diusut sampai tuntas,” tutup Bodewin.(LM01)
