Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi sampah rumah tangga secara digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Program yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon tersebut dilakukan bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bagian dari upaya digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala DLHP Kota Ambon Apries Gaspersz mengatakan, penerapan QRIS telah dimulai sejak 1 Oktober 2026. Kelurahan Waihaong dipilih sebagai wilayah percontohan dalam penerapan sistem pembayaran retribusi sampah tersebut.
“Nanti kita berikutnya akan ke kelurahan lain dan target kita semua kelurahan maupun desa negeri, di tiap rumah itu sudah ditempelkan barcode QRIS,” kata Apries kepada LensoMerah.com di Balai Kota Ambon, Selasa (6/10).
Melalui sistem ini, warga cukup memindai barcode QRIS yang nantinya ditempel di setiap rumah untuk membayar retribusi sampah setiap bulan.
Pembayaran tersebut akan langsung masuk ke kas daerah sehingga diharapkan dapat membuat pengelolaan penerimaan retribusi menjadi lebih mudah, transparan, dan tercatat secara digital.
Besaran retribusi sampah disesuaikan dengan kapasitas listrik (kWh) masing-masing rumah tangga. Untuk daya 450 kWh, tarif retribusi ditetapkan Rp5.500 per bulan, sedangkan di atas 450 kWh dikenakan Rp7.800.
“Kalau kWh 450 itu Rp5.500, dan di atas 450 Rp7.800. Yang paling tinggi Rp20.800, itu kWh-nya di atas 3.500 kWh,” jelasnya.
Apries menegaskan, pembayaran retribusi sampah merupakan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan persampahan. Karena itu, peningkatan pelayanan harus diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar retribusi.
“Retribusi itu sebenarnya wajib atas dasar pelayanan. Kita kira pelayanan persampahan di Kota Ambon ini sudah cukup baik, dan itu juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi,” ujarnya.
Menurutnya, penerimaan dari retribusi tersebut akan dikembalikan untuk mendukung peningkatan kapasitas pelayanan persampahan di Kota Ambon.
“Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan di Kota Ambon. Otomatis uangnya masuk,” katanya.
Sementara itu, DLHP masih melakukan finalisasi data jumlah rumah tangga yang menjadi objek retribusi sampah. Pendataan tersebut dilakukan bersama Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon.
“Kita lagi kerja sama finalisasi data itu dengan Panja DPRD juga. Pendataan sedang berlangsung, sambil jalan,” ungkap Apries.
Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk mengetahui jumlah wajib retribusi sekaligus menghitung potensi penerimaan retribusi sampah Kota Ambon secara lebih akurat.
Setelah penerapan di Waihaong, sistem pembayaran berbasis QRIS tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh kelurahan serta desa/negeri di Kota Ambon.(LM01)
