Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menerapkan pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan rumah tangga secara non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Sistem pembayaran digital tersebut mulai diuji coba di Kelurahan Waihaong sejak 1 Oktober 2026. Pemkot menargetkan penerapan QRIS retribusi sampah dapat diperluas ke seluruh wilayah Kota Ambon.
Peluncuran sistem tersebut dilakukan dalam apel pagi Pemkot Ambon di Balai Kota Ambon, Selasa (6/10). Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan peralatan kerja bagi petugas kebersihan, penghargaan kepada masyarakat peduli kebersihan, serta penyerahan sertifikat aset pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta mengatakan penggunaan QRIS diharapkan dapat memudahkan masyarakat membayar retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan daerah.
“Mulai dari hari ini mudah-mudahan dapat berlangsung di seluruh masyarakat Kota Ambon. Dengan demikian, pembayaran retribusi pelayanan persampahan kebersihan rumah tangga secara non-tunai melalui QRIS dari DLHP ini dapat berjalan dengan baik,” kata Ely dalam sambutannya.
Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemkot Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ambon.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Ambon menyerahkan peralatan kerja kepada 810 petugas kebersihan yang setiap hari menjalankan tugas di berbagai wilayah Kota Ambon.
Peralatan yang diserahkan berupa sapu lidi, rompi, mantel, sekop, dan garu.
“Peralatan kebersihan berupa sapu lidi, rompi, mantel, sekop dan garu-garu diserahkan kepada petugas kebersihan sebanyak 810 orang yang bekerja setiap hari di berbagai bidang tugasnya,” ujar Ely.
Pemkot juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya diberikan kepada Habdin Tuankota atas dedikasi dan kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya di kawasan Ahuru.
Selain agenda terkait kebersihan, dalam kegiatan tersebut Pemkot Ambon menerima penyerahan sertifikat fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan perumahan Bukit Latirinda dari PT Modern Multiguna (MMG).
Aset yang disertifikatkan meliputi lapangan, pos dan halte, masjid, ruang terbuka hijau, gereja, serta pos satpam.
Pemkot juga menerima sertifikat tanah aset pemerintah daerah yang berada di sejumlah ruas jalan dalam kota, di antaranya Jalan Kapitan Ulupaha, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Wem Rewaru, Jalan Kaki Ali, Jalan Tulekabesi, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Setiabudi.
Ely mengatakan sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Ambon mengamankan aset daerah, baik dari sisi administrasi, fisik maupun hukum.
“Penyerahan sertifikat aset Pemkot pada hari ini merupakan wujud konkret dari prinsip pengamanan aset daerah, baik secara administrasi, fisik maupun hukum,” katanya.
Menurut Ely, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut area intervensi manajemen aset dalam kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap seluruh tanah milik pemerintah daerah memiliki status hukum yang jelas sehingga potensi sengketa aset di kemudian hari dapat dicegah.
Ely meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola aset melakukan pencatatan dan penatausahaan secara tertib. Dokumen sertifikat juga harus disimpan, didokumentasikan, dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Barang Daerah secara akurat.
Pengamanan fisik aset di lapangan, lanjutnya, juga perlu diperkuat dengan memasang tanda batas atau plang kepemilikan. Pemanfaatan tanah pemerintah harus dipastikan sesuai peruntukan dan rencana tata ruang kota.
“Terus tingkatkan sinergi dengan BPN. Jangan kendur dalam menuntaskan target sertifikasi ruas jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial maupun aset Pemkot lainnya yang masih dalam proses,” pungkas Ely.(LM01)
