Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan terus mendorong seluruh negeri di Kota Ambon agar memiliki raja definitif. Namun, Pemkot menegaskan tidak akan mencampuri persoalan adat yang menjadi kewenangan masing-masing negeri.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Henri Toisutta, mengatakan Pemkot secara umum sangat mendukung seluruh negeri memiliki raja definitif.
Hal itu disampaikan Henri kepada wartawan di Kantor Negeri Hative Besar, Senin (5/10).
“Pemkot secara umum sangat mendukung supaya semua negeri itu memiliki raja definitif. Jadi, dalam jabatan baru sebagai Kabag Hukum, dengan arahan Wali Kota, saya berharap semua negeri-negeri mari kita berbenah,” ujar Henri.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang membuat beberapa negeri belum memiliki raja definitif merupakan persoalan internal yang berada dalam ranah adat.
Karena itu, pemerintah tidak dapat mengambil alih penyelesaian persoalan tersebut. Pemkot hanya dapat memfasilitasi proses penyelesaian tanpa masuk terlalu jauh ke dalam urusan adat.
“Saya mau sampaikan bahwa pemerintah dalam posisi sebagai pejabat administrasi negara. Sementara masalah-masalah adat itu berada pada ranah hukum adat,” katanya.
Henri menegaskan, penentuan calon raja merupakan kewenangan lembaga adat dan Badan Saniri Negeri sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah tidak ikut campur sampai ke masalah adat. Kita hanya memfasilitasi dan Saniri yang memilih siapa. Pemerintah akan menerima rekomendasi dari Badan Saniri Negeri,” jelasnya.
Setelah nama calon raja ditetapkan dan direkomendasikan oleh Badan Saniri Negeri, Pemkot Ambon akan memproses tahapan selanjutnya hingga pelantikan.
“Kalau mereka sudah ada nama, pasti kita akan melantik,” tegas Henri.
Henri memastikan dua negeri, yakni Hative Besar dan Tawiri, ditargetkan sudah memiliki raja definitif pada tahun ini.
“Dipastikan tahun ini dua negeri akan memiliki raja, yaitu Hative Besar dan Tawiri,” ujarnya.
Sementara itu, masih terdapat sejumlah negeri lainnya yang belum memiliki raja definitif. Di antaranya Passo, Soya, Silale, Amahusu, Leihari, Hatalai, dan Rumah Tiga.
Pemkot Ambon berharap persoalan internal di negeri-negeri tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme adat dan kelembagaan negeri masing-masing.
Pemkot, kata Henri, akan tetap menjalankan fungsi fasilitasi dan administrasi pemerintahan tanpa mengambil alih kewenangan adat.
Dengan demikian, proses penetapan raja definitif di seluruh negeri di Kota Ambon dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.(LM01)
