AMBON,LensoMerah.com- Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengoperasikan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Maluku.
Pengoperasian dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, peralatan, dan personel pada masing-masing SPPG.
Dari 20 SPPG tersebut, tiga di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pengoperasian SPPG di wilayah tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan BGN Pusat, Rufriyanto Maulana Yusuf, mengatakan kesiapan menjadi dasar utama sebelum SPPG dioperasikan.
Selain fasilitas dan peralatan, pemeriksaan juga mencakup kesiapan kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, tenaga keamanan atau juru utama masak, serta relawan yang mendukung proses produksi dan distribusi.
“Pengoperasian ini mengikuti tahapan kesiapan, baik dari sisi fasilitas, peralatan maupun personel yang ada di masing-masing SPPG,” kata Rufriyanto usai peluncuran serentak SPPG untuk wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10).Kegiatan tersebut berlangsung di Negeri Alang, Kecamatan Leitimur Barat, Maluku Tengah.
Menurut Rufriyanto, pengoperasian kembali 20 SPPG tersebut menjadi bagian penting untuk melanjutkan pelayanan yang sebelumnya sempat terhenti akibat sejumlah kendala.
Saat ini, terdapat 105 SPPG yang telah beroperasi di Maluku dengan melayani sekitar 226 ribu penerima manfaat.
jumlah tersebut baru mencakup sekitar 31 persen dari potensi penerima manfaat program MBG di Maluku.
Masih terdapat sekitar 500 ribu calon penerima manfaat yang belum mendapatkan layanan.
Dengan kembali beroperasinya 20 SPPG, BGN menargetkan cakupan penerima manfaat MBG di Maluku meningkat menjadi sekitar 34 persen.
BGN berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pengoperasian SPPG sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat.
“Kami berharap dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di wilayah Maluku, sehingga program ini dapat terselenggara dengan baik,” ujar Rufriyanto.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, mengatakan pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pemenuhan bahan baku pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, termasuk di wilayah 3T.
Menurut Faradilla, mekanisme pemenuhan pangan untuk wilayah 3T nantinya akan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia mengatakan wilayah 3T memiliki kondisi geografis dan tantangan distribusi yang berbeda dengan wilayah reguler. Karena itu, mekanisme penyediaan dan distribusi bahan pangan tidak dapat disamakan.
“Untuk 3T tidak bisa disamakan dengan yang reguler. Nanti ada juknisnya, baru kita bisa mengetahui mekanismenya,” kata Faradilla.
Pemerintah juga telah membahas kebutuhan tambahan biaya yang berkaitan dengan kondisi geografis wilayah 3T, termasuk biaya transportasi dan kemahalan.
Tambahan biaya tersebut diperlukan agar distribusi bahan pangan ke wilayah 3T tetap berjalan meski menghadapi tantangan jarak dan keterbatasan akses transportasi.
Faradilla mengatakan masyarakat lokal tetap akan dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Keterlibatan tersebut tidak hanya berlaku di wilayah 3T, tetapi juga kawasan aglomerasi dan wilayah reguler.
“Memang harus kami, di Dinas Ketahanan Pangan, itu selalu ada. Makanya kita selalu bekerja sama dengan baik,” ujarnya.
Menurut Faradilla, pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan konsumsi masyarakat terlebih dahulu sebelum menentukan ketersediaan pasokan pangan untuk mendukung MBG.
Perhitungan tersebut mencakup jumlah konsumsi masyarakat, potensi peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan MBG, hingga ketersediaan stok pangan di pasar dan lokasi penyimpanan lainnya.
“Dengan adanya MBG ini, ada peningkatan konsumsi berapa banyak. Baru kemudian kita harus memastikan, menjamin bahwa konsumsi tersebut terpenuhi,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan MBG, tetapi juga memastikan peningkatan kebutuhan pangan akibat program tersebut tidak mengganggu ketersediaan pangan masyarakat secara umum.
karena itu, pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap stok pangan di pasar maupun sumber pasokan lainnya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan program MBG dan konsumsi masyarakat.(LM01)
