Ambon,LensoMerah.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melalui Bidang Intelijen kembali menggelar kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum kepada aparatur pemerintah desa sebagai langkah preventif mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Waiheru, Kota Ambon, Rabu (29/7/2026), itu diikuti aparatur Pemerintah Desa Waiheru dan Desa Nania.
Penyuluhan menghadirkan narasumber Michel Gasperz, S.H., M.H., dan Febiyanti Sahetapy, S.H., M.H., didampingi Tim Penerangan Hukum Kejati Maluku, Erwin Amiruddin, S.H., serta Khoirul Ilham. Materi yang disampaikan bertajuk “Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Untuk Kemajuan Ekonomi Desa.”
Mewakili Pemerintah Desa Waiheru dan Desa Nania, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Waiheru, Rahmat, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyuluhan hukum memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparatur desa mengenai tata kelola keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Maluku. Melalui penyuluhan ini kami semakin memahami tata cara pengelolaan keuangan desa yang benar sehingga dapat menjadi bekal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Mewakili pimpinan Kejati Maluku, Michel Gasperz menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi di tingkat desa.
Ia menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Michel mengingatkan sejumlah potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, di antaranya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi pekerjaan maupun addendum dalam APBDes, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, hingga penerimaan keuangan desa yang tidak disetorkan secara utuh ke kas desa.
Peserta juga diberikan pemahaman mengenai ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP terbaru, khususnya Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606, sebagai penguatan kesadaran hukum aparatur desa.
Selain itu, Kejati Maluku menekankan pentingnya memperkuat integritas aparatur desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap perubahan regulasi, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa.
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga dinilai sangat penting dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan, mengevaluasi setiap temuan, serta memberikan rekomendasi dan sanksi sesuai ketentuan apabila ditemukan penyimpangan.
Dalam kesempatan tersebut, Kejati Maluku turut menjelaskan berbagai peran strategis kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa, mulai dari pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), pengawalan Dana Desa melalui Program Jaksa Masuk Desa, hingga koordinasi dalam pemulihan aset dan pengembangan kapasitas aparatur desa.
Tak hanya itu, peserta juga diperkenalkan dengan Program Jaksa Garda Desa, sebuah kebijakan Kejaksaan Agung RI yang menempatkan kejaksaan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program tersebut mengedepankan pendampingan, konsultasi, penguatan kapasitas aparatur desa, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Dalam penegakan hukum, kejaksaan juga mengedepankan pendekatan yang proporsional dengan mempertimbangkan unsur niat jahat (mens rea) sehingga penanganan perkara tidak semata-mata bersifat represif.
Melalui penyuluhan ini, Kejati Maluku berharap aparatur Pemerintah Desa Waiheru dan Desa Nania semakin memahami pentingnya pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum demi mewujudkan pembangunan desa yang berintegritas, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(LM01)
