Ambon,LensoMerah.com — BPJS Kesehatan mendukung rencana Pemerintah Kota Ambon membangun rumah sakit milik daerah sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina, ST., MBA, usai mengikuti kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Ambon di Inces Cafe, Ambon, Kamis (25/6).
Asyraf mengungkapkan, terdapat dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Ambon. Pertama, terkait rencana Pemerintah Kota Ambon menghadirkan rumah sakit milik pemerintah kota yang nantinya dapat melayani masyarakat dengan jaminan pembiayaan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Di Kota Ambon terdapat banyak rumah sakit milik Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Provinsi, namun belum ada rumah sakit milik Pemerintah Kota Ambon.
Pemerintah kota berencana menambah satu rumah sakit dan meminta BPJS Kesehatan bersama Pemkot mempersiapkan segala sesuatunya agar ketika diresmikan nanti dapat langsung melayani masyarakat dengan dukungan penjaminan BPJS Kesehatan,” ujar Asyraf.
Poin kedua yang menjadi perhatian adalah tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Ambon yang masih berada di bawah 80 persen. Padahal, secara umum tingkat keaktifan peserta JKN di Provinsi Maluku telah mencapai sekitar 85 persen.
Menurut Asyraf, masih banyak warga yang memiliki kartu JKN namun status kepesertaannya tidak aktif, baik karena tunggakan iuran maupun karena sebelumnya ditanggung pemerintah dan belum kembali mengaktifkan kepesertaannya secara mandiri.
“Kami menyampaikan kondisi tersebut kepada Pemerintah Kota Ambon. Ibu Wakil Wali Kota berkomitmen mencari solusi bersama agar tingkat keaktifan peserta meningkat sehingga Ambon dapat mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas,” katanya.
Selain bertemu Pemerintah Kota Ambon, BPJS Kesehatan juga melakukan sejumlah agenda strategis bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Salah satunya melalui Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan di Maluku, termasuk penambahan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya tenaga dokter spesialis.
Asyraf menjelaskan, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan dokter spesialis. Tidak jarang dokter yang baru ditempatkan harus kembali mengikuti pendidikan lanjutan sehingga menimbulkan kekosongan layanan yang sulit diisi.
“Pemerintah daerah ingin menyediakan dokter spesialis yang memadai, namun sering kali setelah ditempatkan mereka harus melanjutkan pendidikan. Mencari penggantinya tidak mudah. Karena itu kami duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Maluku akan menyusun inventarisasi berbagai persoalan layanan kesehatan yang dihadapi daerah. Hasil inventarisasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Kondisi di Maluku memiliki karakteristik tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan riil daerah,” tegas Asyraf.
Ia berharap sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kota Ambon dapat memperkuat layanan kesehatan serta meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN, sehingga masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih optimal.
“Kami berharap rumah sakit milik Pemkot Ambon dapat segera terwujud dan tingkat keaktifan peserta JKN terus meningkat sehingga Ambon dapat mencapai UHC Prioritas,” pungkasnya.(LM01)
