Ambon, LensoMerah.com — Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Tanimbar Energi kembali menghadirkan dinamika penting. Pada Selasa (7/4/2026), Jaksa Penyidik, Garuda Cakti Vira Tama, diperiksa sebagai saksi verbalisan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon.
Pemeriksaan tersebut menjadi ruang klarifikasi atas sejumlah isu yang berkembang, khususnya terkait teknis penyidikan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam persidangan, jaksa menegaskan bahwa aspek prosedural harus dipahami secara utuh, tidak secara parsial.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah lokasi pemeriksaan saksi yang tidak selalu dilakukan di kantor, termasuk di tempat umum seperti kafe. Jaksa menjelaskan, pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis saksi, termasuk saksi Rofina Kelitadan yang disebut mengalami kondisi traumatik. Pendekatan humanis ini dinilai penting agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, serta memiliki dasar dalam praktik hukum acara.
Selain itu, persidangan juga membahas isu ketidaksesuaian hari dan tanggal pemeriksaan, termasuk dugaan pemeriksaan di lokasi berbeda dalam waktu bersamaan. Menurut jaksa, hal tersebut merupakan dinamika administratif dalam penyidikan lintas daerah, namun pemeriksaan tetap dilakukan secara langsung kepada pihak terkait.
Majelis hakim juga mengonfirmasi pemeriksaan sejumlah saksi pada 21 November 2025, di antaranya Ricky Jauwerisa, Rofina Kelitadan, Ruben Benharvioto Moriolkossu, dan Petrus Masela. Jaksa menegaskan seluruh pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan, dan setiap keterangan telah dibaca serta ditandatangani langsung oleh para saksi.
Dalam konteks pemeriksaan ahli, mobilitas lintas daerah seperti Ambon, Manado, hingga Malang turut menjadi perhatian. Namun, jaksa menegaskan seluruh pemeriksaan dilakukan secara langsung sebagai bagian dari upaya menghadirkan keterangan yang komprehensif, meski harus berpindah kota dalam waktu berdekatan.
Di sisi lain, dijelaskan pula bahwa dokumen BAP dalam praktiknya dapat dikirim terlebih dahulu kepada saksi atau ahli guna mempercepat proses. Namun, penandatanganan tetap dilakukan setelah pemeriksaan berlangsung sebagai bentuk validasi atas keterangan yang diberikan.
Jaksa juga menyoroti keterbatasan personel di daerah seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang menuntut strategi kerja efektif tanpa mengurangi kualitas pembuktian.
Dalam penegasannya, jaksa mengingatkan bahwa dalam hukum acara pidana, keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian utama adalah yang disampaikan di persidangan. Sementara itu, BAP berfungsi sebagai alat bukti awal dalam proses penyidikan.
Melalui pemeriksaan saksi verbalisan ini, persidangan kembali menunjukkan fungsinya sebagai ruang pengujian fakta. Di tengah berbagai isu teknis yang mencuat, substansi perkara tetap menjadi fokus utama, dengan proses hukum yang dituntut berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan(LM01)
