Ambon,LensoMerah.com – Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon sengaja menghadirkan pakar hukum guna menghindari kesan keberpihakan dalam polemik penentuan raja di Negeri Soya.
Hal itu disampaikan Sapulette dalam wawancara, Jumat (27/3).
Menurutnya, kehadiran pakar hukum dari Universitas Pattimura sangat penting untuk memberikan penjelasan objektif, terutama karena adanya perbedaan persepsi terkait pelaksanaan voting yang diperintahkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri.
“Hadirkan pakar hukum supaya tidak terkesan pemerintah kota memihak salah satu pihak. Karena ada perbedaan persepsi soal voting,” tegas Sapulette.
Ia menjelaskan, perbedaan mendasar terletak pada siapa yang berhak mengikuti voting. Apakah seluruh mata rumah Rehatta atau hanya mereka yang memiliki garis keturunan raja.
“Voting ini terhadap siapa? Apakah seluruh mata rumah atau hanya yang punya garis keturunan raja? Ini yang harus diperjelas,” ujarnya.
Sapulette menegaskan, secara prinsip, hak memerintah tidak bisa diberikan kepada semua pihak. Voting, kata dia, hanya berlaku bagi mereka yang memiliki legitimasi garis keturunan sebagai calon raja.
“Kalau voting, pasti untuk yang berhak menjadi raja saja, bukan seluruh mata rumah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat perbedaan sikap antara dua pihak, yakni Reno Rehatta dan Hervey Rehatta. Hervey, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip mata rumah parentah atau garis keturunan raja, sementara Reno menginginkan seluruh mata rumah Rehatta dilibatkan.
“Apakah semua mata rumah berhak jadi raja? Tidak. Nah ini yang harus dijelaskan supaya tidak salah langkah,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot Ambon memilih menghadirkan pakar hukum untuk memberikan pencerahan, sebelum para pihak kembali bermusyawarah dan menyiapkan mekanisme voting yang tepat.
“Setelah dijelaskan, mereka kembali, siapkan voting sesuai aturan. Tidak bisa keluar dari garis keturunan raja,” ujarnya.
Sapulette menambahkan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan berkeinginan kuat agar Negeri Soya tidak mengalami kekosongan pemerintahan.
“Prinsipnya, negeri tidak boleh vakum. Harus ada raja definitif,” katanya.
Namun, jika konflik terus berlanjut tanpa titik temu, maka opsi terakhir yang akan ditempuh adalah sumpah adat.
“Kalau tidak ada jalan keluar, ya sumpah adat. Tapi konsekuensinya besar,” tegas Sapulette.
Ia menegaskan, sumpah adat telah ditawarkan sebagai jalan penyelesaian, meski keputusan akhirnya tetap berada di tangan para pihak.
“Kita sudah tawarkan sumpah adat. Tinggal mereka siap atau tidak,” tutupnya.(LM01)
