Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon mengimbau seluruh kepala desa dan kepala pemerintahan negeri untuk segera memproses pengangkatan Saniri maupun Pergantian Antar Waktu (PAW) Saniri guna menjamin kelangsungan tata kelola pemerintahan yang baik dan stabil di tingkat desa dan negeri.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ambon, Florensia Matahelumual, dalam keterangannya kepada awak media,Jumat (13/2)
Menurut Florensia, keberadaan Saniri sebagai lembaga perwakilan di negeri memiliki peran strategis dalam memastikan fungsi pemerintahan, pengawasan, serta pengambilan keputusan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pada prinsipnya Pemerintah Kota Ambon menghimbau kepada seluruh kepala desa dan kepala pemerintahan negeri yang belum berproses dalam pengangkatan Saniri maupun PAW Saniri agar segera menindaklanjutinya demi kelangsungan pemerintahan yang baik di desa dan negeri,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Ambon juga memberi perhatian khusus terhadap negeri-negeri yang hingga kini belum memiliki kepala pemerintahan negeri definitif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan di tingkat negeri.
Untuk itu, pejabat kepala pemerintahan negeri yang saat ini menjabat diharapkan segera berkoordinasi dengan Saniri negeri guna mempercepat proses suksesi.
“Bagi negeri-negeri yang belum memiliki kepala pemerintahan negeri definitif, kami berharap para pejabat yang sudah ada dapat segera berproses bersama Saniri negeri, sehingga percepatan pemilihan kepala pemerintahan negeri dapat berlangsung dengan cepat,” tegas Florensia.
Ia menekankan bahwa seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus tetap menghormati hukum adat di masing-masing negeri.
Langkah percepatan ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan di tingkat akar rumput, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pemkot Ambon menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Harapan kami, seluruh proses dapat berjalan dengan baik sesuai aturan dan hukum adat yang berlaku, sehingga pemerintahan negeri semakin kuat dan masyarakat merasakan dampak positifnya,” pungkasnya.(LM01)
