Ambon,LensoMerah.com-Bodewin Wattimena meresmikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada sejumlah desa dan negeri di Kota Ambon. Peresmian tersebut berlangsung di Ruang Rapat Vlisingen, Lantai II Balai Kota Ambon, Jumat (13/2).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa, negeri, dan kelurahan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang wajib berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di tingkat desa, pemerintahan dijalankan oleh kepala desa bersama BPD, sementara di negeri, raja atau kepala pemerintahan negeri bekerja bersama Saniri Negeri. Menurutnya, kedua unsur tersebut memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka tata kelola yang sehat.
“Satu menjalankan fungsi eksekutif, satu menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan. Tujuannya untuk menciptakan check and balances, supaya kekuasaan tidak dijalankan secara sembarangan,” tegasnya
Wali Kota berharap keberadaan Saniri Negeri dan BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa dan negeri, bukan justru menciptakan dominasi atau konflik kewenangan.
“Jangan merasa lebih berkuasa dari raja atau kepala desa. Dua-duanya dilantik oleh wali kota dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Pahami itu dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengangkatan PAW dilakukan karena berbagai alasan, seperti anggota yang meninggal dunia maupun adanya usulan pergantian dari masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Bodewin menekankan bahwa jabatan di tingkat desa dan negeri bukanlah ruang untuk kepentingan pribadi, melainkan panggilan pengabdian kepada masyarakat.
“Kalau memilih masuk dalam jabatan ini, ingat bahwa ini tugas mulia untuk melayani rakyat. Jangan sampai merasa jadi ‘penguasa’ di kampung sendiri,” pesannya.
Ia juga mengingatkan agar Saniri dan BPD membantu raja atau kepala desa dalam menyukseskan program pemerintah, bukan justru mencari-cari kesalahan tanpa dasar atau menciptakan polemik yang tidak produktif.
“Kalau ada yang tidak benar, koreksi sesuai mekanisme. Tapi jangan mencari-cari masalah atau membawa persoalan kecil ke pemerintah kota sebelum diselesaikan di tingkat negeri,” tegasnya.
Wali Kota turut menyoroti masih adanya kesalahpahaman terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di tingkat desa dan negeri. Ia meminta seluruh pihak memahami batas kewenangan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelampauan kewenangan.
Menurutnya, kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusan dapat berujung pada pembatalan secara hukum. Karena itu, seluruh proses pemerintahan harus mengikuti mekanisme yang telah diatur.
“Kita tidak mau keputusan yang diambil justru batal demi hukum karena tidak sesuai prosedur. Pahami aturan, jalankan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Peresmian PAW Saniri Negeri dan BPD ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan negeri, sehingga pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berpihak kepada rakyat.
Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Dengan sinergi yang sehat antara raja atau kepala desa dan Saniri maupun BPD, pembangunan di desa dan negeri diharapkan semakin berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi warga.(LM01)
