Ambon, LensoMerah.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah kelam demokrasi Indonesia, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen menjaga nilai-nilai reformasi, demokrasi, dan otonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Watubun kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Refleksi 30 Tahun Peristiwa Kudatuli yang digelar di Pattimura Park, Ambon, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut mempertemukan seluruh struktur PDI Perjuangan di Maluku bersama para pejuang dan tokoh yang terlibat dalam Peristiwa 27 Juli 1996, baik di Jakarta maupun di Maluku, khususnya Kota Ambon yang juga merasakan dampak gejolak politik saat itu.
“Ini merupakan proses refleksi terhadap situasi kebatinan yang pernah kami alami. Peristiwa Kudatuli adalah peristiwa kelam karena terjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Namun, ini bukan untuk dijadikan ajang balas dendam, melainkan menjadi pengingat agar demokrasi tetap dijaga,” ujar Watubun.
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, negara harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Watubun menilai, hampir tiga dekade setelah reformasi, sejumlah kebijakan pemerintah pusat mulai menjauh dari semangat perjuangan reformasi, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Kalau kita melihat situasi sekarang, banyak kebijakan pemerintah pusat yang mulai mengesampingkan semangat otonomi daerah. Nilai-nilai demokrasi yang dulu diperjuangkan perlahan-lahan mulai ditarik kembali ke pusat,” katanya.
Ia mencontohkan kebijakan anggaran yang dinilai semakin membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berinovasi membangun daerah.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perikanan.
“Apakah adil ketika sekitar 6,2 juta ton hasil perikanan dari laut Maluku diambil pemerintah pusat, tetapi daerah tidak memperoleh Dana Bagi Hasil yang sepadan? Ini menjadi ketimpangan yang harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain persoalan DBH, Watubun juga mengkritisi sejumlah kebijakan nasional yang dinilai mengurangi kewenangan pemerintah daerah, termasuk implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih efektif.
“Programnya bagus, tetapi implementasinya perlu dievaluasi. Mestinya sekolah dan guru diberi ruang untuk mengelola secara langsung. Ketika program terganggu karena persoalan di tingkat pusat, dampaknya justru dirasakan pelaku usaha yang selama ini menjadi penyedia,” ujarnya.
Di sisi lain, Watubun menyoroti belum optimalnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menilai, pengakuan negara terhadap masyarakat adat harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak dan martabat mereka, khususnya di Maluku.
Pada sektor kebudayaan, Watubun mendorong pemerintah memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk berkarya melalui seni, budaya, dan pelestarian kearifan lokal.
“Kita harus memberi ruang kepada anak-anak muda untuk berkarya, menampilkan seni budaya, serta menjaga keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa,” katanya.
Ia juga mengajak generasi muda Maluku terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengambil peluang dari berbagai investasi strategis, termasuk pengembangan Blok Abadi Masela.
Namun demikian, Watubun menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini justru mempersempit ruang pemerintah daerah dalam menyiapkan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Atas nama efisiensi, ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas. Padahal daerah membutuhkan keleluasaan untuk mengatasi persoalan masyarakat dan menyiapkan generasi muda menghadapi peluang kerja,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Watubun menegaskan bahwa semangat reformasi harus terus dijaga melalui penghormatan terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat, penguatan otonomi daerah, serta keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus berjuang mengembalikan hakikat reformasi. Otonomi daerah harus diperkuat, kebebasan berpendapat tidak boleh dikekang, dan negara harus hadir membuka ruang kerja serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Maluku,” pungkasnya.(LM01)
