AMBON, LensoMerah.com — Kesabaran warga yang bermukim di kawasan Arbes-Ahuru, RT 12/RW 17, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, akhirnya habis.
Warga memblokade ruas Jalan Arbes-Ahuru sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Aksi tersebut membuat akses jalan terputus total, Rabu (26/8/2026).
Dalam aksi itu, massa menutup badan jalan menggunakan material campuran pasir, batu dan semen yang dicor hingga mencapai sekitar 70 sentimeter atau setinggi lutut orang dewasa.
Dua lembar spanduk juga dibentangkan di tengah badan jalan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar segera memperbaiki ruas jalan tersebut.
Warga menegaskan, blokade tidak akan dibuka sebelum mendapat tanggapan dan kepastian pemerintah terkait penanganan kerusakan jalan.
Pasalnya, janji pembenahan ruas jalan tersebut disebut telah disampaikan sejak 2024. Namun, hingga kini perbaikan pada titik yang dikeluhkan warga belum juga terealisasi.
Kondisi jalan yang rusak juga dinilai membahayakan pengguna jalan. Warga menyebut kerusakan tersebut bahkan kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon, Meli Latuihamallo, menegaskan ruas Jalan Arbes-Ahuru yang diblokade warga merupakan jalan dengan status kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, bukan Pemerintah Kota Ambon.
“Yang terjadi itu tutup jalan. Semua masyarakat sudah tahu juga bahwa itu jalan provinsi. Kalau itu jalan kota, sudah kita perbaiki,” kata Meli kepada LensoMerah.com, Rabu (26/8).
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon sebelumnya telah melakukan penanganan terhadap sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan kota. Koordinasi terkait ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan juga telah dilakukan.
“Sudah lama kita perbaiki. Pak Sekot dan Pak Wali juga sudah turun. Tapi kewenangan itu kan kewenangan provinsi, jalan provinsi sesuai status,” jelasnya.
Meli mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Maluku untuk menangani sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan untuk ruas Jalan Air Besar-Ahuru, tetapi juga sejumlah titik lainnya, termasuk kawasan Nusaniwe.
“Kalau di Jalan Air Besar-Ahuru kita sering koordinasi. Tadi juga kita koordinasi supaya mereka turun langsung sama-sama ke lokasi untuk menyampaikan kepada masyarakat kapan dikerjakan,” katanya.
Namun, Meli menegaskan Pemkot Ambon tidak dapat memberikan kepastian waktu kepada warga terkait kapan perbaikan akan dilakukan.
“Dari kota tidak bisa janji kepada masyarakat kapan dikerjakan karena itu kewenangan provinsi, bukan kota,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembagian kewenangan penanganan jalan di daerah telah diatur berdasarkan status jalan. Jalan nasional ditangani pemerintah pusat melalui Balai Jalan, jalan provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan jalan kota ditangani Pemerintah Kota.
“Warga Kota Ambon memang warga kota, tapi jalan itu jalan provinsi. Jadi ditangani di provinsi, yaitu Dinas PU Provinsi,” ujarnya.
Meski bukan menjadi kewenangan langsung Pemkot Ambon, Meli memastikan pihaknya tetap akan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Di Dinas PU kabupaten dan kota itu ada forum untuk rapat. Tapi kita juga ada koordinasi langsung. Kalau ada surat dari masyarakat dan itu bukan kewenangan kota, kita koordinasi dengan PU Provinsi atau Perkim sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Terkait ruas Jalan Air Besar-Ahuru, Meli mengatakan pemerintah provinsi sebenarnya telah melakukan penanganan pada tahun sebelumnya. Namun, pekerjaan tersebut belum mencapai titik yang saat ini diblokade warga.
“Tahun kemarin ada penanganan di ruas jalan tersebut, tapi tidak sampai di situ, di tempat sampah. Titik yang sekarang masyarakat tutup jalan itu belum tertangani,” ungkapnya.
Ia menduga belum tuntasnya penanganan ruas tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran di tingkat provinsi.
“Mungkin keterbatasan anggaran atau apa, kita tidak tahu di provinsi,” katanya.
Meli kembali menegaskan, posisi Pemkot Ambon dalam persoalan tersebut hanya sebatas melakukan koordinasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
“Dinas PU hanya sebatas koordinasi untuk dikerjakan. Tanyakan langsung ke Dinas PU Provinsi. Sekalipun Pak Wali meminta, tapi hanya sebatas koordinasi karena bukan kewenangan kita,” tandasnya.(LM01)
