Wali Kota Ambon Tegaskan Prioritas Tenaga Kerja Ber-KTP Ambon di Perusahaan Ritel

Ambon,LensoMerah.com-Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon (Pemkot) dalam melindungi dan memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Pernyataan tersebut disampaikannya, Sabtu (21/2), menanggapi adanya perekrutan tenaga kerja baru oleh salah satu perusahaan ritel di Kota Ambon.

Wattimena mengungkapkan, baru-baru ini terdapat sekitar 80 tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan ritel di Ambon. Ia menegaskan, seluruh tenaga kerja yang direkrut wajib memiliki KTP Ambon.

“Saya hanya minta satu, kalau perusahaan-perusahaan di Kota Ambon membuka perekrutan tenaga kerja, harus memiliki KTP Ambon. Itu wajib,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan didasari sikap primordial, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada warga Kota Ambon yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan.

“Saya bukan orang yang primordial, tidak. Tapi warga kota ini juga setengah mati cari kerja. Pemerintah harus melihat warganya sendiri,” ujarnya.

Wali Kota bahkan memberikan peringatan tegas kepada jaringan ritel modern seperti Alfamidi dan Indomaret agar mematuhi komitmen tersebut.

Ia mengaku telah menyampaikan secara langsung kebijakan itu, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) yang dibuat saat dirinya masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon.

“Saya sudah sampaikan kepada mereka, dan kita sudah MoU. Kalau terima pegawai baru dan bukan warga Kota Ambon, saya tutup Alfamidi dan Indomaret,” tegasnya.

Wattimena menekankan, kehadiran ritel modern di Ambon harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya dalam membuka lapangan kerja bagi warga ber-KTP Ambon.

“Alfamidi dan Indomaret ada di Ambon untuk mensejahterakan warga Kota Ambon, bukan menerima pegawai dari luar yang bukan KTP Ambon,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan pengangguran dan kemiskinan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi secara serius oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita semua berhadapan dengan masalah pengangguran dan kemiskinan yang sama. Karena itu, kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat kita,” pungkasnya.(LM01)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *