Ambon,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa persoalan persampahan dan lingkungan di Kota Ambon tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan Wattimena saat membuka kegiatan proyek penelitian bertajuk “Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education” melalui Kick-off Meeting dan Stakeholder Coordination Meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (17/6).
Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program kolaboratif tersebut. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kota Ambon saat ini, khususnya di sektor persampahan, memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dalam berbagai aspek. Karena itu, tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Kita membutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak agar persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wattimena.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Ambon masih masuk dalam kategori daerah yang memerlukan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan. Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon terus melakukan berbagai upaya pembenahan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengadaan armada pengangkut sampah, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
Wattimena juga menyoroti pentingnya pengembangan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi. Ia membagikan pengalamannya saat mengunjungi fasilitas pembangkit listrik berbasis sampah di Singapura.
Menurutnya, meskipun investasi yang dibutuhkan cukup besar dan kontribusi energi yang dihasilkan relatif kecil, manfaat utama teknologi tersebut terletak pada kemampuannya mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah.
“Kalau hanya menampung, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA, kita hanya memindahkan masalah. Yang terpenting adalah bagaimana sampah bisa dikelola sejak dari sumbernya sehingga tidak menjadi beban lingkungan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Ambon berencana mengembangkan teknologi pengelolaan sampah melalui pembangunan Material Recovery Facility (MRF) dan Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini memungkinkan sampah diolah menjadi sumber energi terbarukan, termasuk bahan bakar alternatif berbentuk briket.
Saat ini, volume sampah di Kota Ambon mencapai sekitar 250 ton per hari. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani pemerintah apabila hanya mengandalkan sistem pengangkutan dan pembuangan konvensional yang membutuhkan biaya operasional tinggi.
Karena itu, Wattimena menekankan pentingnya inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang didukung pendidikan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga.
Ia juga mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Jika sebelumnya pemerintah sering menjadi sasaran kritik terkait kondisi kebersihan kota, kini semakin banyak komunitas lokal yang secara sukarela terlibat dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
“Potensi lokal yang ada ini harus terus diperkuat melalui edukasi. Kami juga berharap Politeknik Negeri Ambon dapat menghadirkan teknologi pengelolaan sampah yang sederhana dan bisa diterapkan langsung di kawasan permukiman masyarakat,” ujarnya.
Melalui penelitian kolaboratif tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap dapat menghasilkan dokumen komprehensif yang mampu memetakan persoalan persampahan secara akurat sekaligus menawarkan solusi jangka panjang yang aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kick-off Meeting ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan arah implementasi program, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi yang berkeadilan di Kota Ambon.(LM01)
