Ambon,LensoMerah.com- Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, menyatakan Musyawarah Daerah (Musda) II Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Maluku merupakan momentum penting dalam perjalanan organisasi.
Sambutan tersebut disampaikan pada pembukaan Musda II Kosgoro 1957 Provinsi Maluku yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon Jumat (24/4/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Musda bukan hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga ruang strategis untuk melakukan evaluasi, merumuskan arah kebijakan organisasi, serta memperkuat peran Kosgoro 1957 dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, tema yang diangkat dalam Musda kali ini yakni “Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kelautan di Maluku” sangat relevan dengan kondisi geografis dan potensi daerah.
Ia menjelaskan, Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang didominasi lautan, dengan luas perairan mencapai lebih dari 90 persen total wilayah. Potensi tersebut, baik di sektor perikanan tangkap, budidaya, maupun wisata bahari, sangat besar dan strategis untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Namun demikian, pemerintah juga mengakui bahwa potensi kelautan yang besar itu belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Tantangan pembangunan di Maluku bukan hal sederhana. Kita dihadapkan pada kondisi geografis yang tersebar, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah,” demikian isi sambutan tersebut.
Selain itu, masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar, teknologi, dan sarana pendukung kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan yang bersifat sentralistik dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan seperti Maluku.
Karena itu, dibutuhkan keberanian dan komitmen bersama untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih adaptif, berpihak, dan berbasis pada kondisi riil daerah kepulauan. Pendekatan pembangunan, menurutnya, tidak bisa lagi diseragamkan, tetapi harus kontekstual dan berbasis potensi lokal.
Dalam konteks tersebut, peran organisasi kemasyarakatan seperti Kosgoro 1957 dinilai sangat penting dan strategis. Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam pembangunan nasional, Kosgoro diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan berbasis kelautan, lanjutnya, harus dimaknai sebagai upaya membangun kemandirian masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan akses terhadap pasar dan teknologi.
Pemerintah Kota Ambon juga mendorong pendekatan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk nelayan, pelaku usaha kecil, perempuan pesisir, dan generasi muda.
Wali Kota berharap melalui Musda II ini, Kosgoro 1957 Provinsi Maluku dapat menghasilkan gagasan strategis, program kerja konkret, serta kepemimpinan organisasi yang visioner dan berintegritas.
“Jadikan forum ini sebagai ruang dialog yang produktif, yang mampu merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis kelautan,” tutup sambutan tersebut.(LM01)
