Ambon,LensoMerah.com-Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjadi mitra kepala desa, bukan lawan. Sinergi keduanya dinilai penting untuk memastikan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Hal itu disampaikan Bodewin saat meresmikan anggota BPD Negeri Lama, Negeri Poka, dan Negeri Wayame untuk masa bakti 2026-2034. Kegiatan tersebut berlangsung di Unit Layanan Administrasi (ULA) Balai Kota Ambon, Senin (12/10/2026).
Peresmian itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, serta rohaniawan.
Pengangkatan anggota BPD tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 710, 711, dan 712 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Oktober 2026.
Bodewin mengatakan BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi mitra kepala desa. Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun melalui komunikasi dan kerja sama yang baik.
“Menjadi penyeimbang bukan menjadi musuh, bukan menjadi lawan. Menjadi mitra berarti duduk bersama, berbicara baik-baik, dan menyelesaikan masalah dengan baik,” tegas Bodewin.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara BPD dan kepala desa merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan secara bijaksana agar tidak menghambat pembangunan maupun pelayanan publik.
Kepala desa dan BPD, lanjutnya, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kesejahteraan warga terus meningkat.
“Olehnya itu, pemerintah kota berharap semua desa bisa berkembang dan maju di tangan kepala desa dan BPD. Kedua pihak ini harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Selain menyoroti hubungan kerja BPD dan kepala desa, Bodewin mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan desa semakin berat. Kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara anggaran desa mengalami penurunan signifikan.
Sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan jalan setapak, pembangunan saluran air, hingga penanganan banjir, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah desa.
Dalam kondisi tersebut, Bodewin meminta kepala desa dan BPD tidak hanya bergantung pada anggaran yang tersedia. Keduanya didorong untuk menggali potensi ekonomi lokal guna mendukung pembangunan desa.
Dia juga mendorong pemerintah desa mengoptimalkan pendapatan asli desa serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan potensi lokal secara optimal dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Bodewin turut mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Kepala desa dan BPD diharapkan mampu mencegah praktik diskriminasi serta memperkuat persatuan warga.
Dia juga mendorong agar budaya gotong royong kembali dihidupkan melalui kegiatan kerja bakti secara rutin di lingkungan desa.
Bodewin berharap anggota BPD yang baru diresmikan dapat menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan mendukung pembangunan Kota Ambon yang inklusif, toleran, serta berkelanjutan.
Dia menegaskan sinergi antara kepala desa dan BPD menjadi salah satu kunci untuk mengatasi keterbatasan anggaran, memenuhi kebutuhan warga, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Dengan komunikasi dan kerja sama yang kuat, pemerintah desa diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan.(LM01)
