Ambon,LensoMerah.com-Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar oleh Pemerintah Kota Ambon harus dibahas dan disepakati bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara via telepon seluler,kepada LensoMerah.com,Selasa (24/2), menanggapi pernyataan Wali Kota Ambon terkait penyiapan pinjaman Rp300 miliar di tengah tekanan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Moenandar, DPRD sebelumnya telah memberikan persetujuan pinjaman di angka Rp200 miliar, bukan Rp300 miliar.
“Persetujuan itu benar, kita semua sudah setujui. Tetapi yang kita setujui di angka Rp200 miliar. Kalau kemudian ada angka Rp300 miliar, itu di luar kesepakatan,” tegasnya.
Ia menilai, apabila terdapat perubahan atau penambahan nilai pinjaman, seharusnya Pemerintah Kota Ambon terlebih dahulu duduk bersama DPRD, termasuk dengan Tim Percepatan dan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sebelum keputusan disampaikan ke publik.
“Sebelum diputuskan harusnya duduk bersama DPRD Kota Ambon dengan TPAKD. Pinjaman itu sah-sah saja secara hukum, apalagi memang diperbolehkan. Sepanjang kemampuan pemerintah bisa mengembalikan, bahkan kalau bisa diselesaikan di periode ini, itu lebih baik. Tapi harus dibicarakan bersama kami,” ujarnya.
Moenandar menegaskan bahwa selama ini hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kota Ambon berjalan baik. Namun, komunikasi menjadi hal penting dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.
“Bukan langsung disetujui DPRD Rp200 miliar, lalu pemerintah kota menyampaikan sepihak peminjaman Rp300 miliar. Itu kurang baik,” katanya.
Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada rekan-rekan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon untuk segera mengundang TPAKD guna melakukan pembahasan bersama.
“Saya sudah teruskan ke grup Banggar, teman-teman juga kaget karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Jadi saya minta segera TPAKD Kota Ambon duduk bersama DPRD. Setelah itu baru diputuskan. Yang kita setujui Rp200 miliar, kalau ada perubahan harus dibahas lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Ambon menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp300 miliar guna menjaga kesinambungan pembangunan di tengah pemotongan TKD dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Kerja Tahun 2026 Bank Maluku-Malut di GIA Maluku Hotel, Senin (23/02/2026).
Wattimena menjelaskan bahwa sejak awal penyusunan APBD, Pemkot Ambon telah menetapkan skema pinjaman Rp200 miliar, namun secara keseluruhan nilai pinjaman yang disiapkan mencapai Rp300 miliar dengan tenor pengembalian selama tiga tahun.
Atas hal tersebut, DPRD Kota Ambon menegaskan perlunya pembahasan lanjutan agar setiap kebijakan pembiayaan daerah tetap berjalan sesuai mekanisme, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.(LM01)
