Ambon, LensoMerah.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno, membantah adanya anggapan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dipotong hingga 50 persen. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan pemotongan, melainkan karena sejak awal TPP memang hanya dialokasikan sebesar 50 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan itu disampaikan Silanno menyikapi keluhan sejumlah ASN yang menyebut pembayaran TPP mengalami pemangkasan dan belum diterima selama hampir tiga bulan terakhir.
“TPP itu bukan dipotong. Dalam APBD 2026 memang sejak awal hanya dianggarkan 50 persen sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Silanno kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (31/7).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tidak terlepas dari kondisi fiskal Pemerintah Kota Ambon. Sebab, pembayaran TPP bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga besaran yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Silanno mengakui, pembayaran TPP kepada ASN memang belum direalisasikan dalam kurun waktu hampir tiga bulan terakhir. Namun, hal itu bukan karena adanya pemotongan, melainkan karena pemerintah daerah harus mengatur arus keuangan sesuai kondisi yang tersedia.
“Benar, hampir tiga bulan belum dibayar. Itu karena kami menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah kota,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pembayaran gaji pokok ASN tetap berjalan normal. Menurutnya, TPP merupakan tambahan penghasilan yang sifatnya berbeda dengan gaji utama pegawai.
“Kalau yang dipotong itu gaji, tentu pegawai berhak mengeluh. Tetapi ini tambahan penghasilan. Gaji tetap dibayarkan seperti biasa,” tegasnya.
Silanno menilai penggunaan istilah “pemotongan TPP” kurang tepat. Sebab, besaran yang diterima ASN tahun ini telah ditentukan sejak proses pembahasan dan pengesahan APBD 2026.
“Kalau seseorang seharusnya menerima TPP Rp10 juta kemudian dipotong menjadi Rp5 juta, itu baru disebut pemotongan. Yang terjadi sekarang berbeda. Sejak awal APBD 2026 sudah disepakati bahwa TPP hanya dialokasikan 50 persen,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah hanya menjalankan pembayaran sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD.
Ia pun meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memberikan pemahaman kepada ASN masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan pembayaran TPP.
“Pimpinan OPD harus menjelaskan kepada staf bahwa pembayaran TPP tahun ini mengacu pada alokasi yang telah disepakati dalam APBD 2026, bukan karena dipotong di tengah jalan,” pungkas Silanno.(LM01)
