Ambon,LensoMerah.com- Tokoh pemuda Negeri Batu Merah,Amirul Mukminin alias Rony Ternate, mendesak Polda Maluku untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu terkait proses penetapan raja di Negeri Batu Merah.
Desakan tersebut disampaikan Rony dalam konferensi pers yang digelar, Kamis (9/4).
Ia menegaskan bahwa langkah yang diambilnya bukan untuk memprovokasi masyarakat, melainkan murni sebagai upaya penegakan hukum.
“Persoalan raja di Batu Merah sebenarnya sudah selesai. Apa yang kami lakukan hari ini bukan untuk menciptakan konflik, tetapi ini murni tindak pidana,” tegas Rony.
Rony menjelaskan, dirinya sebelumnya tergabung dalam Tim 11 yang dibentuk pemerintah negeri untuk melakukan verifikasi dokumen dari masing-masing mata rumah (marga) sebagai dasar penentuan pihak yang berhak memerintah.
Namun, dalam proses yang berjalan, ia menilai terdapat kejanggalan, khususnya terkait dokumen yang digunakan dalam persidangan yang dilaporkan sejak tahun 2021.
“Saya dipanggil sebagai saksi dan menemukan ada dua dokumen penting yang digunakan di pengadilan. Setelah saya telusuri, dokumen tersebut diduga palsu karena tidak sesuai dengan silsilah keluarga saya,” ungkapnya.
Ia menyoroti salah satu dokumen berupa surat mandat tertanggal 17 Juni 1926 yang menyebut nama Muhammad Malik Ternate. Menurutnya, nama tersebut tidak pernah ada dalam garis keturunannya.
“Kalau mengacu pada silsilah keluarga, nama itu tidak ada. Karena itu saya berani menyatakan dokumen tersebut palsu,” ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, Rony mengaku telah menyampaikan tuntutan kepada Polda Maluku agar segera meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, sekaligus menetapkan pihak terlapor sebagai tersangka.
“Saya sudah membawa silsilah keluarga dan memberikan keterangan. Itu sudah memenuhi minimal dua alat bukti. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda penetapan tersangka,” tegasnya.
Ia juga meminta perhatian khusus dari Kapolda Maluku agar proses hukum dapat segera dipercepat, mengingat dampaknya terhadap aspek administrasi pemerintahan di Negeri Batu Merah.
Menurutnya, jika seseorang yang terkait dengan administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai tersangka, maka keabsahan dokumen yang bersangkutan perlu dipertanyakan.
Selain itu, Rony turut mengingatkan Pemerintah Kota Ambon, khususnya Wali Kota, agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia menilai, meskipun keputusan sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), namun tetap dapat ditinjau kembali apabila terbukti didasarkan pada dokumen palsu.
“Dalam hukum, putusan yang sudah inkrah tetap bisa dibatalkan jika ditemukan adanya bukti baru atau adanya penggunaan dokumen palsu dalam proses peradilan,” jelasnya.
Rony menambahkan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang berjalan. Bahkan, jika dalam waktu dekat belum ada penetapan tersangka, ia mengancam akan menggelar aksi demonstrasi.
“Kami menunggu komitmen dari Polda Maluku. Jika tidak ada perkembangan, kami akan kembali melakukan aksi untuk menuntut keadilan,” pungkasnya.(LM01)
