Ambon,LensoMerah.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, resmi membuka In House Training Diklat Pemadam I Kota Ambon yang digelar di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Jumat (10/7).
Kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemadam kebakaran demi memperkuat pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Grets Meirandha, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon Alfredo J. Hehamahua beserta jajaran, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, para instruktur dari DKI Jakarta, tokoh agama, serta seluruh peserta diklat.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur tetap menjadi prioritas pemerintah meski daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Tahun ini pemerintah masih berupaya memenuhi salah satu kebutuhan dasar dalam pelayanan publik, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak boleh dipandang sekadar sebagai kegiatan formal untuk memperoleh sertifikat, tetapi harus menjadi sarana meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur.
“Pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan peningkatan kualitas diri sehingga setiap peserta memiliki nilai tambah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pemerintah,” tegasnya.
Wali Kota meminta seluruh peserta mengikuti setiap materi dan praktik dengan sungguh-sungguh agar menjadi personel pemadam kebakaran yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi berbagai situasi darurat.
Ia juga mengapresiasi peningkatan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, terutama dalam merespons laporan masyarakat melalui Call Center 112.
“Hari ini masyarakat sudah merasakan pelayanan yang semakin baik. Ketika ada laporan kebakaran maupun penyelamatan, petugas bergerak cepat ke lokasi untuk memberikan pertolongan,” katanya.
Meski demikian, Wali Kota mengakui masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya armada pemadam kebakaran yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Karena itu, Pemerintah Kota Ambon terus berupaya melengkapinya, termasuk melalui hibah satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu memenuhi standar pelayanan minimal dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wali Kota berharap diklat ini mampu melahirkan personel Damkar yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan mental yang kuat.
“Wujudkan semangat pantang pulang sebelum api padam. Jadilah pelayan masyarakat yang bekerja dengan dedikasi, keberanian, dan penuh tanggung jawab,” pesannya.
Sementara itu, mewakili Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Grets Meirandha menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon yang telah menginisiasi penyelenggaraan Diklat Kualifikasi Pemadam I melalui mekanisme in house training.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan contoh baik bagi pemerintah daerah lain di Maluku dalam mempercepat peningkatan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran.
Grets menegaskan bahwa pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari keberhasilan melakukan pencegahan melalui edukasi masyarakat, inspeksi keselamatan kebakaran, mitigasi risiko, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar proteksi kebakaran.
Ia mengungkapkan, dari 50.449 aparatur Damkar di Indonesia, baru sekitar 9.674 orang atau 19 persen yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kelembagaan Damkar melalui pengusulan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, serta mengoptimalkan formasi PPPK maupun CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Grets berharap pemerintah daerah terus menyelenggarakan diklat lanjutan, seperti Diklat Operator, Medical First Responder (MFR), Rescue, hingga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), agar seluruh aparatur Damkar memiliki kompetensi yang tersertifikasi.
“Keberhasilan mengikuti diklat tidak hanya ditentukan oleh nilai, tetapi juga oleh sikap, disiplin, komitmen, dan perilaku selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Alfredo J. Hehamahua, menjelaskan bahwa Diklat Pemadam I diikuti 102 personel dari total 247 personel Damkar Kota Ambon, terdiri atas 54 pegawai PPPK dan 48 PNS.
Pelatihan berlangsung selama satu minggu di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan dijadwalkan ditutup langsung oleh Wali Kota Ambon.
Menurut Alfredo, diklat ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran sekaligus membentuk karakter, disiplin, kerja sama tim, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
“Kegiatan ini bertujuan membentuk personel yang tidak hanya terampil menggunakan peralatan, tetapi juga memiliki karakter, kerja sama tim, serta tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pemadam kebakaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Ambon mewajibkan setiap aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Damkar mengikuti Diklat Pemadam I paling lambat satu tahun sejak bertugas sebagai bagian dari pemenuhan standar kompetensi nasional. (LM01)
