AMBON,LensoMerah.com – Persoalan keanggotaan Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali mencuat. Marthen Soplanit bersama Lukas Tamtelahittu meminta Pemerintah Kota Ambon mengkaji ulang proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Saniri Negeri Soya yang hingga kini masih menyisakan persoalan.
Keduanya, yang juga merupakan anggota Saniri/BPD Kota Ambon, berharap Pemkot tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera mengambil langkah penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum adat maupun hukum positif.
Soplanit menjelaskan, persoalan keanggotaan Saniri Negeri Soya memiliki perjalanan panjang, mulai dari proses pembentukan dan pengangkatan anggota pada periode sebelumnya hingga munculnya persoalan penerbitan surat keputusan (SK), status keanggotaan, serta proses hukum yang disebut masih berlangsung.
“Pengangkatan anggota Saniri pada 2021 dilakukan setelah adanya permintaan dari Pemerintah Kota Ambon. Pelantikan kemudian dilaksanakan pada 10 November 2021,” ungkap Soplanit kepada wartawan senin( 2/11)
Namun, dalam perkembangannya, persoalan keanggotaan kembali mencuat hingga 2023 dan 2024.
Soplanit mengaku, dalam pertemuan bersama Wali Kota Ambon pada 18 Maret 2024, dirinya telah meminta agar proses pelantikan tidak dilanjutkan karena persoalan tersebut masih berkaitan dengan proses hukum.
Bahkan, ia mengaku telah menunjukkan nomor perkara untuk menjelaskan bahwa persoalan keanggotaan Saniri belum sepenuhnya selesai.
Selain proses hukum, Soplanit turut mempersoalkan penerbitan SK dan perubahan daftar anggota Saniri.
Menurut dia, terdapat perbedaan antara nama-nama yang tercantum dalam SK dengan nama yang masuk dalam daftar penerima insentif. Ia menyebut, ada nama yang tercatat menerima insentif sejak 2025 hingga saat ini, tetapi menurutnya belum didukung SK sebagaimana yang dipersoalkan.
Ia juga mempertanyakan pemberhentian sejumlah anggota Saniri yang disebut tidak disertai SK pemberhentian.
Karena itu, Soplanit meminta Pemkot Ambon memeriksa seluruh dokumen administrasi, termasuk dasar pengangkatan, pemberhentian, dan pembayaran insentif, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai keabsahan keanggotaan Saniri.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah Peraturan Negeri (Perneg) yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala pemerintahan negeri.
Soplanit menuturkan, ketika mempertanyakan keberadaan Perneg tersebut, dirinya memperoleh jawaban bahwa dokumen itu bersifat privat.
Menurutnya, aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negeri seharusnya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terlebih jika berkaitan dengan hak dan kewenangan anggota Saniri dalam proses pengusulan maupun penentuan calon kepala pemerintahan negeri.
Ia menilai keterbukaan terhadap Perneg penting untuk memastikan seluruh tahapan pemerintahan negeri berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Meski demikian, status, substansi, serta keberlakuan Perneg yang dimaksud perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan perundang-undangan.
Soplanit bersama Tamtelahittu berharap Pemkot Ambon segera mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi penyelesaian persoalan Saniri Negeri Soya.
Mereka menginginkan adanya pertemuan yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah negeri dan unsur Saniri, sehingga persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menurut keduanya, penyelesaian harus mengedepankan ketentuan hukum adat sekaligus hukum positif agar memberikan kepastian hukum dan tidak merugikan pihak mana pun.
Mereka juga berharap mekanisme pemilihan maupun pengangkatan kepala pemerintahan negeri ke depan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan hukum adat, keterwakilan mata rumah parentah, serta persyaratan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga tatanan pemerintahan adat sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Hingga berita ini diterbitkan, klaim mengenai nomor perkara, dasar penerbitan SK, status pemberhentian anggota, serta perbedaan daftar penerima insentif dan dokumen keanggotaan masih memerlukan konfirmasi dari dokumen resmi dan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Ambon.(LM01)
