Ambon,LensoMerah.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku kembali mengingatkan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) akan kewajiban memiliki unit khusus serta pedoman tertulis dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Instagram @ojk_maluku pada Rabu (13/5).
Dalam keterangannya, OJK menegaskan bahwa setiap lembaga jasa keuangan wajib membentuk Fungsi atau Unit Literasi dan Inklusi Keuangan, serta menyusun pedoman tertulis yang menjadi acuan utama. Pedoman tersebut menjadi panduan lengkap bagi PUJK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan seluruh kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan bagi masyarakat luas.
Ketentuan ini telah diatur secara resmi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban ini harus dilaporkan setiap tahun kepada OJK melalui mekanisme laporan hasil Penilaian Sendiri.
Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa program literasi dan inklusi keuangan berjalan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan tidak bersifat insidental semata. Dengan adanya standar baku di setiap lembaga, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai produk, layanan, dan pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
OJK mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk mematuhi ketentuan ini demi terciptanya sistem keuangan yang sehat, transparan, dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(LM01)
