Ambon, LensoMerah.com – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robby Sapulette, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang tidak memiliki izin resmi.
Sapulette menegaskan bahwa pembangunan tanpa izin, yakni Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG), tidak boleh terus dibiarkan.
“Saya minta Kepala Dinas PU dan Satpol PP Kota Ambon untuk segera ambil tindakan tegas, hentikan proses pembangunan yang tidak mengantongi perizinan,” tegasnya kepada media ini, Senin (23/3).
Menurutnya, masih ditemukan sejumlah bangunan di Kota Ambon yang berdiri tanpa izin resmi dari pemerintah. Hal ini dinilai melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama jika status lahan yang digunakan masih dalam sengketa.
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama untuk mendapatkan PPG adalah kepastian status kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Karena itu, pembangunan di atas lahan yang belum memiliki kejelasan hukum tidak dapat diberikan izin.
“Kalau objek tanah masih dalam sengketa dan tidak memiliki sertifikat, tentu tidak bisa diproses izinnya,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta instansi terkait yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar segera melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal.
“Tertibkan segera. Jangan dibiarkan,” tegas Sapulette.
Selain itu, ia menilai peran masyarakat juga penting dalam pengawasan. RT/RW, raja negeri, maupun kepala desa diminta turut memantau lingkungan masing-masing terhadap aktivitas pembangunan tanpa izin.
“Kalau ada yang bangun tanpa izin, segera dipasang tanda dilarang membangun. Jika tetap memaksa, harus diambil langkah tegas,” katanya.
Sapulette berharap langkah ini dapat menciptakan ketertiban pembangunan di Kota Ambon serta memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.(LM01)
