Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon didorong untuk semakin kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul terjadinya pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Roberd Sapulette, ST., MT, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam wawancara yang berlangsung di Ruang Kerja Sekkot Ambon, Senin (26/1/2026), Roberd menjelaskan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut daerah untuk tidak lagi bergantung penuh pada dana transfer pusat, melainkan mengoptimalkan potensi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
“Salah satu solusi strategis yang telah ditetapkan dalam Program Prioritas Wali Kota Ambon Periode 2025–2030, khususnya pada butir ke-9, adalah intensifikasi pendapatan daerah. Artinya, seluruh sumber penerimaan yang saat ini menjadi kewenangan OPD pengumpul pajak dan retribusi harus dikelola secara lebih inovatif dan profesional,” tegasnya.
Roberd menekankan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN di lingkup Pemkot Ambon sepenuhnya bersumber dari PAD. Oleh karena itu, tidak tersedia alternatif lain selain memperkuat penerimaan daerah.
“TPP itu dibayarkan dari PAD. Tidak ada solusi lain. Dalam kondisi terjadi pemotongan transfer pusat, kita bahkan harus mengatur sistem kerja yang lebih efisien. Karena itu, peningkatan pendapatan menjadi keharusan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan terobosan melalui kreativitas dan inovasi, dengan menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada.
“Jangan kita hanya duduk berpangku tangan pasrah dengan kondisi. Yang dibutuhkan adalah inovasi dan kegiatan-kegiatan khusus yang bisa mendongkrak penerimaan daerah,” kata Roberd.
Menurutnya, Pemkot Ambon tidak memiliki ruang untuk menaikkan tarif pajak maupun retribusi karena kebijakan Wali Kota menegaskan agar masyarakat tidak dibebani. Oleh sebab itu, strategi yang ditempuh adalah optimalisasi dan inovasi, bukan penambahan tarif.
“Kita tidak mungkin lagi menaikkan tarif pajak atau retribusi. Itu tidak boleh membebani masyarakat. Tapi mari kita berinovasi,” tegasnya.
Roberd mencontohkan sejumlah sektor yang masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan kontribusinya terhadap PAD, di antaranya sektor perhubungan melalui pengelolaan parkir, perikanan, perdagangan dan perindustrian, pertanian, hingga OPD teknis lainnya.
Ia juga memberi perhatian khusus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terutama dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum optimal.
“PBB ini potensinya besar, tetapi belum dikelola secara maksimal. Ini yang kita minta, bagaimana inovasi dilakukan agar pengelolaannya lebih baik dan bisa menambah penerimaan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Roberd menegaskan bahwa daerah tidak lagi bisa berharap pada pola pendanaan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat kebijakan fiskal pemerintah pusat yang terus berubah.
“Kita belum tahu kebijakan pemerintah pusat ke depan. Karena itu, sekarang berpulang kepada daerah bagaimana berinovasi dalam rangka menjalankan program prioritas Wali Kota terkait intensifikasi pendapatan daerah,” pungkasnya.(LM01)
