Ambon,LensoMerah.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robby Sapulette, membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp2,6 miliar.
Menurutnya, temuan tersebut berasal dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2024 yang terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kota Ambon.
“Silakan ditelusuri dengan benar. Jangan asal bersuara. Temuan BPK itu lahir dari SP2D yang diterbitkan sebelum saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon,” tegas Sapulette kepada LensoMerah.com melalui sambungan telepon, Jumat (3/7/2026).
Sapulette menjelaskan, dirinya baru dipercaya menjabat sebagai Plt. Sekda pada penghujung 2024. Karena itu, seluruh proses administrasi yang kemudian menjadi objek pemeriksaan BPK telah berlangsung sebelum dirinya menduduki jabatan tersebut.
“Bagaimana mungkin saya harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang jelas-jelas bukan terjadi pada masa jabatan saya. Saya baru menjabat di akhir tahun itu, sementara proses yang melahirkan temuan tersebut sudah berlangsung sebelumnya,” ujarnya.
Ia menilai upaya mengaitkan dirinya dengan temuan tersebut merupakan penilaian yang tidak tepat dan mengabaikan kronologi peristiwa.
“Saya tidak menghindar dari tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab harus ditempatkan secara proporsional sesuai fakta dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jangan sampai seseorang dipersalahkan atas kebijakan yang bukan diambil pada masa kepemimpinannya,” katanya.
Sapulette mengajak masyarakat untuk melihat persoalan tersebut secara objektif dengan mengacu pada dokumen resmi, bukan berdasarkan asumsi maupun opini yang berkembang.
“Silakan masyarakat menilai berdasarkan fakta. Semua bisa ditelusuri. Jangan sampai ada kesan seolah-olah saya harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang sejak awal bukan merupakan bagian dari masa jabatan saya sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon,” tegasnya.
Ia juga menyesalkan beredarnya flyer di media sosial yang menggiring opini seolah-olah temuan BPK tersebut menjadi alasan dirinya tidak layak menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Ambon.
Menurutnya, narasi tersebut mengabaikan fakta bahwa temuan BPK berasal dari proses administrasi yang berlangsung sebelum dirinya menjabat.
“Kalau ingin menyampaikan kritik, sampaikanlah berdasarkan data dan fakta, bukan dengan menyebarkan informasi yang mengaburkan kronologi sebenarnya,” ujarnya.
Sapulette kembali menegaskan bahwa temuan BPK senilai Rp2,6 miliar berasal dari penerbitan SP2D sebelum dirinya menjabat sebagai Sekda. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika temuan tersebut dijadikan dasar untuk menyerang integritas maupun kapasitasnya.
“Saya menghormati kritik, tetapi kritik harus disampaikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menggiring opini publik dengan informasi yang tidak utuh, apalagi sampai menimbulkan kesan seolah-olah saya bertanggung jawab atas sesuatu yang jelas bukan terjadi pada masa jabatan saya,” tandasnya.
Di akhir keterangannya, Sapulette berharap masyarakat menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana dengan mengedepankan fakta dan hasil penelusuran yang objektif.
“Saya percaya masyarakat mampu menilai berdasarkan fakta. Karena itu, mari kita sama-sama menghormati proses dan tidak menghakimi seseorang atas sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya,” tutupnya.(LM01)
