Ambon, LensoMerah.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat di wilayah sekitar proyek Blok Masela harus mendapat perhatian serius di tengah percepatan investasi dan pembangunan.
Menurut Saadiah, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di DPR RI menjadi momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat adat di berbagai daerah, termasuk masyarakat di Lermatang dan wilayah sekitar kawasan eksplorasi Blok Masela.
Hal tersebut disampaikan Saadiah saat diwawancarai, Jumat (16/10/2026).
Ia mengatakan, pembangunan dan investasi Blok Masela perlu didukung agar dapat berjalan dengan baik. Namun, dukungan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini hidup dan menggantungkan kehidupan sosial maupun ekonomi di wilayah tersebut.
“Pada prinsipnya, kita mendukung penuh investasi dan pembangunan Blok Masela agar berjalan dengan baik. Tetapi, hak-hak masyarakat Lermatang dan masyarakat di sekitar wilayah eksplorasi juga harus dipenuhi secara adil dan sepadan,” tegas Saadiah.
Ia menjelaskan, masyarakat adat memiliki hubungan sosial dan historis dengan wilayah yang mereka tempati, termasuk lahan serta tanaman yang menjadi bagian dari sumber penghidupan mereka.
Karena itu, setiap aktivitas pembangunan yang bersinggungan dengan wilayah adat harus memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat setempat. Pemenuhan hak tersebut, termasuk terhadap tanaman maupun aspek lain yang terdampak, perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saadiah menilai, perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi hal penting agar pelaksanaan proyek strategis seperti Blok Masela tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurutnya, pembangunan yang baik bukan hanya diukur dari besarnya investasi dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan semua pihak memastikan masyarakat di sekitar wilayah proyek memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil.
Ia berharap pembahasan regulasi mengenai perlindungan masyarakat hukum adat dapat menjadi landasan yang kuat untuk memastikan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Maluku, mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang semestinya.
Dengan demikian, investasi Blok Masela diharapkan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah terdampak.(LM01)
