Ambon,LensoMerah.com — Pemerintah Kota Ambon menegaskan tetap berpegang pada 17 program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Fokus kebijakan tersebut selaras dengan arah kepemimpinan Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai agenda utama pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Melianus Latuihamallo dalam keterangannya kepada media LensoMerah.com, di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Prioritas kita masih mengacu pada 17 program Pemerintah Kota Ambon. Kita tidak mungkin keluar dari prioritas itu terlebih dahulu,” ujar Melianus.
Ia menjelaskan, sebagian program prioritas tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun masih terdapat sejumlah sektor yang belum sepenuhnya tertangani secara optimal. Oleh karena itu, Pemkot Ambon terus melakukan penyesuaian dan penguatan kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Menurutnya, dari seluruh agenda pembangunan yang ada, terdapat tiga sektor utama yang saat ini menjadi fokus penanganan Dinas PUPR Kota Ambon, yakni infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, serta penerangan jalan umum.
“Tiga yang kita prioritaskan saat ini adalah jalan, air bersih, dan penerangan jalan. Ini kebutuhan dasar masyarakat dan harus ditangani secara berkelanjutan,” tegasnya.
Melianus menambahkan, untuk penanganan kerusakan badan jalan, khususnya yang disebabkan oleh bencana alam, pihaknya berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Mudah-mudahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dikucurkan untuk membantu penanganan badan jalan yang terdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan, komitmen Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas PUPR adalah memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup warga Kota Ambon secara berkelanjutan. Upaya tersebut, lanjutnya, akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip prioritas, efisiensi anggaran, dan keberpihakan pada kepentingan publik.(LM01)
