Ambon,LensoMerah.com-Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon membantah Pemerintah Kota Ambon memberikan izin resmi untuk pembangunan fasilitas milik Kodam XV/Pattimura di kawasan Sungai Waitomu, Kota Ambon.
Kepala Dinas PU Kota Ambon, Meli Latuihamallo, menegaskan Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin pemanfaatan kawasan sungai tersebut.
“Jadi kita tidak ada kewenangan di situ untuk kasih keluar izin. Izin itu dari Balai Sungai,” kata Meli saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/9).
Pernyataan tersebut disampaikan Meli merespons informasi bahwa pembangunan fasilitas di kawasan Sungai Waitomu merupakan bagian dari penataan kawasan sekitar Kodam XV/Pattimura dan telah mendapat persetujuan Pemkot Ambon.
Menurut Meli, Kodam XV/Pattimura memang pernah menyampaikan surat kepada Pemkot Ambon terkait rencana penataan kawasan tersebut. Surat itu kemudian diteruskan kepada Sekretaris Kota Ambon dan dibahas dalam rapat bersama Balai Sungai serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP).
“Waktu dari Kodam masukkan surat, saya sampaikan ke Pak Sekot. Lalu kita rapat bersama Balai Sungai dan DLHP. Karena kita tidak punya kewenangan di situ,” ujarnya.
Meli menyebut, jika pembangunan berada di kawasan sungai, maka pihak yang berkepentingan harus berkoordinasi dengan Balai Sungai untuk memastikan persetujuan atau izin yang diperlukan.
“Mereka harus masukkan surat ke Balai dan koordinasi dengan Balai. Katanya mereka sudah koordinasi dengan Balai Sungai, tapi izinnya seperti apa, kami tidak tahu,” katanya.
Meli juga menjelaskan alasan Pemkot Ambon tidak dapat menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan di lokasi tersebut.
Menurutnya, penerbitan PBG memiliki persyaratan administrasi, termasuk dokumen legalitas terkait lokasi pembangunan.
“Kalau PBG, salah satu persyaratannya harus ada sertifikat. Di sungai, siapa yang kasih sertifikat? Kan tidak ada. Jadi kewenangan kami memang tidak ada di situ,” jelasnya.
Ia mempertanyakan dasar Pemkot jika harus menerbitkan izin pembangunan di kawasan sungai.
“Kalau kita mau kasih izin, dasarnya apa? Sertifikat ada? Kan tidak ada. Siapa yang kasih keluar sertifikat di atas kali itu?” tegas Meli.
Karena itu, ia kembali menegaskan Pemkot Ambon tidak pernah mengeluarkan izin apa pun untuk pembangunan fisik tersebut.
“Kalau izin tidak ada, Pemkot tidak pernah kasih keluar izin apa pun,” katanya.
Meli mengakui adanya pekerjaan fisik di kawasan tersebut. Ia bahkan sempat melihat langsung adanya pembongkaran trotoar dan pelepasan sejumlah tiang lampu.
“Saya pergi lihat dan tanya. Mereka bilang nanti ditata ulang kembali. Mereka bongkar trotoar dan lepas beberapa tiang lampu, nanti selesai mereka benahi kembali,” ujarnya.
Namun, Meli mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan teguran karena pembangunan tersebut berada di kawasan sungai yang bukan menjadi kewenangan Pemkot Ambon.
“Saya mau tegur tidak bisa. Dasar apa? Kita tidak punya kewenangan di situ,” katanya.
Ia pun menyarankan agar status perizinan pembangunan dikonfirmasi langsung kepada Balai Sungai.
Meli mengatakan, berdasarkan surat yang diterima Pemkot Ambon dari Kodam, permohonan yang diajukan merupakan permohonan penataan area Sungai Mardika-Waitomu pada ruas Kodam XV/Pattimura kepada Balai Sungai Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
“Dalam surat itu mereka mengajukan permohonan penataan area Sungai Mardika-Waitomu ruas Kodam Pattimura kepada Balai Sungai Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Jadi prosesnya harus di Balai Sungai, bukan di PU Kota Ambon,” tandasnya.(LM01)
