Ambon,LensoMerah.com-Polemik penetapan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Soya hingga kini belum terselesaikan. Calon Raja Negeri Soya, Rudolf Reno Mezac Rehatta, mendesak Pemerintah Kota Ambon segera memfasilitasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hal tersebut disampaikan Reno kepada media ini Rabu( 18/3)
Menurutnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memuat empat poin penting, yakni pembatalan Surat Keputusan (SK), pemberhentian, serta perintah untuk memfasilitasi pemilihan ulang atau musyawarah antara dua calon.
“Poin pertama dan kedua sudah dijalankan, tetapi poin ketiga, yakni fasilitasi pemilihan ulang, belum dilaksanakan. Ini yang menyebabkan polemik terus berlanjut,” ujar Reno.
Ia menilai, Pemerintah Kota Ambon seharusnya mengambil peran aktif dalam memediasi dan memfasilitasi proses tersebut, mengingat hal itu merupakan bagian dari tugas pembinaan pemerintahan negeri.
“Fasilitasi itu sebenarnya sederhana, cukup memediasi agar putusan pengadilan bisa dijalankan. Tapi sampai sekarang belum dilakukan,” tegasnya.
Akibat belum adanya fasilitasi, lanjut Reno, situasi di Negeri Soya masih diwarnai ketegangan karena masing-masing pihak tetap bertahan pada tafsir putusan hukum yang dianggap menguntungkan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, masing-masing pihak juga menyampaikan argumentasi dan alasan mereka. Bahkan, suasana rapat sempat berlangsung tegang.
Reno juga mengusulkan agar Pemerintah Kota menghadirkan ahli hukum guna memberikan pendapat terhadap putusan PTUN maupun putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak terjadi perbedaan tafsir.
“Kalau perlu hadirkan ahli hukum supaya memberikan pendapat yang jelas terhadap putusan-putusan ini,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa dalam sistem pemerintahan negeri adat di Maluku, aspek asal-usul dan garis keturunan menjadi syarat utama dalam pencalonan raja.
Menurutnya, regulasi sejak tahun 2017 mengharuskan calon kepala pemerintahan negeri merupakan anak negeri asli, memiliki asal-usul yang jelas, serta diakui dalam struktur adat.
“Ini penting untuk menjaga keaslian sistem adat. Jadi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut sejarah dan adat istiadat,” jelasnya.
Reno juga mengklaim pihaknya telah melaksanakan musyawarah sesuai putusan hukum dengan mengundang seluruh pihak, termasuk pihak lawan, meskipun tidak semuanya hadir.
“Dalam musyawarah itu dilakukan voting dengan melibatkan anak-anak mata rumah. Itu sudah sesuai dengan putusan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette menyampaikan rencana untuk kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan ahli hukum guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap putusan pengadilan.
Ke depan, Reno berharap langkah tersebut dapat memperjelas posisi hukum dan mendorong Pemerintah Kota Ambon segera mengambil tindakan konkret dalam memfasilitasi proses penyelesaian KPN Negeri Soya, sehingga konflik yang terjadi dapat segera diakhiri.(LM01)
