Ambon,LensoMerah.com– Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pekerjaan Umum Ambon menggelar Konsultasi Publik II Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kawasan Baguala–Leitimur Selatan serta Kawasan Semenanjung Nusaniwe–Soya di Pacific Hotel, Senin (13/7).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan atau perwakilan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, camat, raja, kepala desa, lurah, serta Tim Penyusun Materi Teknis RDTR dan KLHS.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Ambon, RF Pattipawaey, dalam laporannya mengatakan Konsultasi Publik II merupakan kelanjutan dari Konsultasi Publik I yang telah dilaksanakan pada 8–9 Desember 2025.
Menurutnya, berbagai masukan, aspirasi, dan informasi dari para pemangku kepentingan pada konsultasi pertama telah menjadi dasar dalam penyusunan dokumen KLHS dan RDTR, mulai dari identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, penyempurnaan substansi kajian, hingga penajaman berbagai tantangan lingkungan hidup yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan tersebut.
“Hasil Konsultasi Publik I telah menghasilkan Dokumen Laporan Antara. Namun dokumen tersebut masih harus melalui tahapan lanjutan hingga menjadi dokumen final,” ujar Pattipawaey.
Ia menegaskan, Konsultasi Publik II memiliki arti strategis karena menjadi forum untuk memperoleh masukan terhadap hasil analisis KLHS, termasuk isu-isu pembangunan berkelanjutan, pengaruh kebijakan, rencana maupun program terhadap kondisi lingkungan hidup, serta berbagai alternatif penyempurnaan yang akan diintegrasikan ke dalam muatan RDTR.
Menurut Pattipawaey, Kota Ambon memiliki karakteristik wilayah yang khas dan kompleks. Kawasan Baguala–Leitimur Selatan terus berkembang sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, jaringan transportasi, serta pusat pelayanan perkotaan sehingga membutuhkan pengaturan ruang yang lebih rinci agar pertumbuhan kawasan berlangsung tertib tanpa mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sementara itu, Kawasan Semenanjung Nusaniwe–Soya juga memiliki karakteristik ruang yang unik sehingga pengembangannya harus diarahkan secara bijaksana agar pembangunan tetap berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana.
“Di sinilah KLHS memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan RDTR,” tegasnya.
Ia menambahkan, melalui konsultasi publik kedua ini diharapkan dapat dihasilkan dokumen fakta, analisis, dan dokumen rencana yang berkualitas karena akan menjadi pedoman pembangunan Kota Ambon dalam lima tahun ke depan.
Karena itu, seluruh peserta diminta memberikan pandangan berdasarkan pengalaman, data sektoral, dan kondisi nyata di lapangan.
“Kami berharap para camat, raja, kepala desa, lurah, pelaku usaha, organisasi profesi, komunitas, maupun masyarakat dapat menyampaikan kondisi dan kebutuhan riil di wilayah masing-masing sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar implementatif,” katanya.
Sementara itu, Walikota Ambon melalui sambutan yang dibacakan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Konsultasi Publik II sebagai bagian dari proses penyusunan RDTR yang partisipatif.
Ia mengatakan, berbagai masukan pada konsultasi publik pertama telah menjadi dasar dalam identifikasi isu pembangunan, perkembangan wilayah, penyempurnaan substansi kajian, serta pendekatan tata ruang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, jaringan transportasi, kawasan pesisir, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan pengaturan ruang yang rinci agar pembangunan kota berlangsung optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Dalam konteks pembangunan perkotaan, tata ruang memiliki peran strategis untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta pengurangan risiko berbagai dampak lingkungan. Karena itu, KLHS menjadi instrumen penting dalam penyusunan RDTR Kota Ambon,” katanya.
Rustam berharap seluruh peserta memberikan masukan yang objektif berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Perbedaan pandangan dalam forum ini merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah seluruh masukan dapat dikelola secara konstruktif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, implementatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia berharap melalui Konsultasi Publik II dapat terbangun kesepahaman bersama dalam penyempurnaan RDTR dan integrasinya dengan kebijakan penataan ruang Kota Ambon sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.(LM01)
