AMBON,LensoMerah.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan, penataan Perumdam Tirta Yapono dan PT Dream Sukses Airindo (DSA) harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pemkot memastikan, seluruh kebijakan terkait pengelolaan kedua perusahaan tersebut harus mengutamakan kepastian hukum serta keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald H. Lekransy,Rabu (28/10) menanggapi pemberitaan mengenai pengangkatan Direktur Definitif Perumdam Tirta Yapono, legalitas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT DSA, hingga persoalan hukum yang melibatkan pengelola perusahaan dan pemerintah kota.
Lekransy menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Wali Kota Ambon berkedudukan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumdam Tirta Yapono.
Dalam kapasitas tersebut, Wali Kota memiliki kewenangan mengangkat, mengevaluasi, dan memberhentikan direksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Perumdam Tirta Yapono merupakan pemegang 99 persen saham PT DSA. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, Perumdam memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk terkait pengangkatan dan pemberhentian direksi.
Terkait jabatan Plt Direktur PT DSA, Lekransy menilai perlu dilakukan penelusuran terhadap dasar hukum penunjukan dan keberlanjutan jabatan tersebut.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah penunjukan Plt Direktur telah melalui mekanisme yang sah atau justru berpotensi menimbulkan persoalan prosedural karena tidak dilakukan melalui RUPS.
Ia merujuk pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Karena itu, keabsahan jabatan Plt Direktur PT DSA perlu ditelusuri berdasarkan keputusan penunjukan, anggaran dasar perseroan, serta kewenangan organ perusahaan yang berlaku.
Di sisi lain, terkait perpanjangan penugasan Plt Direktur Utama Perumdam Tirta Yapono, Ir. Pietr Saimima, M.Si., Lekransy mengatakan, kebijakan tersebut didasarkan pada kebutuhan menjaga kesinambungan program prioritas penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Penugasan itu dilakukan hingga ditetapkannya direktur utama definitif, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lekransy menyebut, kebijakan tersebut mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum, khususnya ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan direksi.
Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan perusahaan diperlukan agar program dan pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu selama proses penetapan direktur utama definitif berlangsung.
Mengenai pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta gugatan melalui pengadilan, Lekransy menegaskan Pemkot Ambon menghormati hak setiap pihak untuk menempuh jalur hukum.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengaduan maupun gugatan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh Wali Kota Ambon. Demikian pula, langkah hukum yang ditempuh tidak otomatis mengesahkan kedudukan pengurus perusahaan.
Seluruh persoalan tersebut, kata dia, harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait hasil seleksi Direktur Definitif Perumdam Tirta Yapono, Lekransy menjelaskan bahwa hasil seleksi merupakan bagian penting dalam proses pengangkatan direksi.
Meski demikian, penetapan direksi tetap menjadi kewenangan Wali Kota Ambon selaku KPM sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, kewenangan tersebut harus dijalankan secara objektif dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari persyaratan yuridis dan administratif, kompetensi, integritas, etika kepemimpinan, rekam jejak, kemampuan manajerial, hingga komitmen terhadap pelayanan publik.
Dengan demikian, keputusan pengangkatan direktur definitif tidak semata-mata didasarkan pada hasil seleksi, tetapi juga harus memperhatikan seluruh persyaratan dan tahapan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Lekransy menambahkan, kepentingan strategis perusahaan dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam penataan tersebut.
“Bagi Pemerintah Kota Ambon, penegakan hukum dan keberlanjutan pelayanan publik harus berjalan seiring. Karena itu, setiap kebijakan penataan perusahaan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perseorangan atau kelompok,” tegas Lekransy.(LM01)
