Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini dilakukan menyusul tidak terealisasinya sebagian dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silano, menjelaskan bahwa berdasarkan SK Wali Kota, total ADD yang ditetapkan sebesar Rp76,3 miliar. Namun hingga September 2025, realisasi pembayaran baru mencapai Rp56,5 miliar.
“Artinya ada sekitar Rp19 miliar yang belum terealisasi. Dari angka itu akan dilakukan penyesuaian SK karena ada dana transfer pusat yang tidak terealisasi penuh,” ujar Silano di Ambon, Sabtu (21/2).
Ia merinci, dana transfer pusat dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang direncanakan sebesar Rp24 miliar, realisasinya hanya sekitar Rp12 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirancang sebesar Rp49 miliar, terealisasi sekitar Rp18 miliar lebih, sehingga terdapat selisih kurang lebih Rp31 miliar.
“Dari selisih DAU itu, jika dihitung 10 persen, maka ada pengurangan sekitar Rp3,1 miliar. Ditambah pengurangan dana transfer lainnya sekitar Rp1,2 miliar, sehingga total penyesuaian mencapai kurang lebih Rp4,3 miliar,” jelasnya.
Dengan demikian, dari sisa Rp19 miliar ADD yang belum terealisasi, sekitar Rp4 miliar lebih akan disesuaikan. Sementara kurang lebih Rp15 miliar akan diakomodir sebagai utang pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.
“Karena dana transfer dan pembayaran gaji PPPK tidak terealisasi penuh, maka dilakukan penyesuaian. Sisanya akan kami akomodir sebagai utang pada 2026,” tegasnya.
Untuk ADD Tahun Anggaran 2026, lanjut Silano, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, telah menginstruksikan agar pembayaran dilakukan sejak Januari guna menghindari keterlambatan seperti tahun sebelumnya.
Sementara itu, terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), ia mengungkapkan bahwa jika dibayarkan penuh, total kebutuhan dalam setahun mencapai sekitar Rp72 miliar lebih. Namun karena keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi dalam APBD 2026 sementara ini direncanakan hanya mencakup enam bulan.
“Untuk TPP bulan Januari, sesuai arahan Pak Wali, dibayarkan setengah dari total yang seharusnya diterima. Misalnya jika seharusnya Rp3 juta, maka dibayarkan Rp1,5 juta dan diperintahkan untuk segera direalisasikan pada Februari,” jelasnya.
Di sisi lain, total utang Pemkot Ambon saat ini tercatat sekitar Rp111,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp34 miliar telah terakomodir dalam batang tubuh APBD 2026. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp77 miliar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk diselesaikan.
Menurut Silano, sesuai arahan Wali Kota, pembayaran utang akan diprioritaskan pada kewajiban yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara utang yang bersumber dari PAD akan disesuaikan dengan kemampuan penerimaan daerah sepanjang tahun 2026.
“Yang pasti, karena ini sudah diakui sebagai utang, maka wajib dibayar. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.(LM01)
