Ambon,LensoMerah.com– Pemerintah Kota Ambon resmi melaporkan dua akun TikTok ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait sejumlah konten yang dinilai menimbulkan kegaduhan seputar proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Kota (Sekot) Ambon.
Dua akun yang dilaporkan masing-masing bernama Kapala Kalor dan Ungkap Fakta.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, Lexy M. Manuputty, kepada Siwalima.id, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, laporan tersebut dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Pemerintah Kota Ambon sesuai arahan Wali Kota Ambon.
“Sesuai rilis Pak Kadis Kominfo selaku juru bicara Pemkot Ambon tadi malam, pagi tadi saya selaku Kepala Bagian Hukum diberikan kuasa oleh Pemerintah Kota untuk melakukan laporan pengaduan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease,” ujarnya.
Lexy mengatakan, sekitar pukul 09.00 WIT dirinya secara langsung mendatangi Polresta untuk memasukkan laporan pengaduan tersebut.
“Jam 09.00 pagi tadi saya sudah pergi untuk memasukkan laporan sesuai arahan Pak Wali Kota. Laporan itu sudah dimasukkan dan diterima di bagian SIUM Polres,” katanya.
Menurutnya, laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah flyer maupun pemberitaan yang menyerang empat calon Sekot Ambon melalui dua akun itu, pasca dibukanya pengumuman seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kota Ambon tertanggal 2 April 2026.
“Dalam kronologis laporan disampaikan bahwa setelah pengumuman seleksi dibuka dan keempat calon memasukkan berkas, sejak saat itu pemberitaan mulai naik, khususnya di dua akun tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan, laporan dilakukan oleh institusi Pemerintah Kota Ambon, bukan secara personal, karena keempat calon Sekot merupakan pejabat di lingkup Pemkot Ambon.
“Bagi kami, mereka berempat adalah pejabat Pemerintah Kota Ambon. Karena itu, pemerintah punya kewenangan mengambil langkah hukum agar situasi tetap kondusif,” tegas Lexy.
Selain itu, Pemkot Ambon menilai polemik yang berkembang berpotensi menimbulkan kegaduhan internal dan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Bisa saja terdapat kegaduhan di dalam pemerintahan, bahkan demonstrasi yang terjadi. Secara umum itu mengganggu Pemerintah Kota Ambon,” tambahnya.
Lexy juga mengungkapkan, dalam laporan tersebut turut dicantumkan nama Jopie Silanno karena disebut dalam sejumlah unggahan yang dinilai menyerang secara pribadi maupun jabatan.
“Termasuk beliau namanya dimasukkan dalam laporan karena dalam akun tersebut disebutkan dan diserang secara pribadi, bahkan terkait jabatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan tersebut, dan Pemkot Ambon dijadwalkan kembali melakukan koordinasi lanjutan pada Kamis mendatang.(LM01)
