Ambon,Lensomerah.com — Pemerintah Kota Ambon berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku. Capaian ini menjadi tonggak penting setelah sebelumnya Kota Ambon selama tiga tahun berturut-turut menerima opini Disclaimer dan kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengaku bersyukur atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Ambon dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Yang pasti kita bersyukur bahwa kerja keras untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Ambon berbuah hasil. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, tetapi karena komitmen bersama, capaian ini bisa diwujudkan,” kata Wattimena usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Aula Kantor BPK Perwakilan Maluku, Kamis (4/6).
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi, pembinaan, serta arahan yang diberikan BPK selama proses perbaikan tata kelola keuangan.
“Kalau hari ini kita memperoleh WTP, pertama karena memang kita bekerja keras, dan kedua karena pembinaan serta arahan dari BPK yang kita ikuti. Saya berharap capaian ini menjadi spirit bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Ambon untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.
Wattimena mengakui perjalanan menuju opini WTP tidaklah mudah. Setelah tiga tahun memperoleh opini Disclaimer, Kota Ambon berhasil meningkatkan status menjadi WDP sebelum akhirnya meraih opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut.
“Karena tiga tahun Disclaimer, kemudian WDP, sekarang baru kita bisa WTP. Kota Ambon harus termotivasi dan terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menilai capaian tersebut merupakan bukti nyata adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD.
“Kita patut bersyukur bahwa hari ini, berdasarkan penilaian BPK RI Perwakilan Maluku, Kota Ambon boleh keluar dari zona tidak nyaman. Setelah tiga kali Disclaimer dan terakhir WDP, kini pada laporan pertanggungjawaban tahun 2025 kita berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Tamaela.
Menurutnya, opini WTP merupakan penilaian objektif yang menunjukkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon semakin baik dan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan penilaian yang sangat objektif. Tentunya kita boleh berbangga karena perbaikan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ambon semakin baik sehingga memperoleh opini WTP,” ujarnya.
Tamaela menambahkan, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi DPRD dan pemerintah kota untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja bersama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempertahankan capaian ini. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku demi kemajuan Kota Ambon yang kita cintai,” tandasnya.(LM01)
