Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon mulai memproses pembayaran utang kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai kurang lebih Rp111 miliar. Pembayaran tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno, menjelaskan proses pembayaran utang diawali dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) utang setelah melalui proses reviu oleh Inspektorat Kota Ambon.
“SK utang ditandatangani setelah direviu oleh Inspektorat. Hasil reviu itu yang kita akomodir sebagai dasar dalam penerbitan SK utang,” ujar Silanno, Kamis (5/3).
Setelah SK utang diterbitkan, dokumen tersebut kemudian didistribusikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk diinput ke dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Proses input tersebut diperlukan karena utang tersebut sebelumnya belum tercantum dalam batang tubuh APBD, sehingga harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem agar dapat diproses pembayarannya.
“OPD harus menginput utang tersebut ke dalam sistem, kemudian kami melakukan validasi. Setelah proses input selesai dan sistem ditutup, OPD berproses untuk pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah itu baru dilakukan pembayaran,” jelasnya.
Silanno mengatakan pembayaran utang dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Untuk tahap awal, pembayaran diprioritaskan pada sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama untuk kewajiban tahun 2025 yang belum sempat dibayarkan.
Sementara untuk utang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembayaran akan disesuaikan dengan realisasi penerimaan daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sesuai arahan Bodewin Wattimena dan hasil rapat bersama DPRD Kota Ambon, seluruh utang yang telah diakui pemerintah daerah tetap akan dibayarkan.
“Utang yang sudah diakui pasti akan dibayar. Setelah ini kita melakukan pembayaran sesuai petunjuk dari Pak Wali Kota maupun hasil rapat dengan DPRD,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah kota juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), sehingga pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat.
Selain itu, sebagian pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran utang pihak ketiga juga masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Karena itu, pembayaran utang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
“Pembayaran utang pihak ketiga ini dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi pekerjaan di lapangan, apalagi sekarang juga sementara diperiksa oleh BPK,” pungkasnya.(LM01)
