Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Ambon menggelar Pelayanan Terpadu Status Hukum Perkawinan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kota Ambon.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Baileo Oikumene Maranatha, Jalan Pattimura, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Jumat, (28/8).
Pelayanan terpadu itu menyasar 193 pasangan dari berbagai kecamatan di Kota Ambon. Peserta sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Ambon dengan Tim Penggerak PKK Kota Ambon. Hadir antara lain Ketua TP PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela, Danramil Sirimau Mayor Inf. I Dewa Agung yang mewakili Dandim 1504/Ambon, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
Ketua Panitia Pelaksana,M. Aulia Waliulu, mengatakan pelayanan terpadu tersebut digelar karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen perkawinan sah maupun dokumen kependudukan yang lengkap.
Menurut Waliulu, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kepastian status hukum keluarga dan anak. Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai pelayanan administrasi pemerintah.
“Pencatatan perkawinan dan kepemilikan dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara,” ujarnya.
Dari 193 pasangan yang menjadi sasaran pelayanan, sebanyak 173 pasangan merupakan peserta perkawinan Gereja Protestan dan pencatatan sipil. Sementara 20 pasangan lainnya berasal dari perkawinan Gereja Katolik dan pencatatan sipil.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah menargetkan penerbitan 386 dokumen buku nikah atau akta perkawinan, 162 akta kelahiran anak, 162 Kartu Identitas Anak, 193 Kartu Keluarga, dan 386 Kartu Tanda Penduduk.
Pelayanan ini didukung oleh Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon, serta sejumlah pihak terkait.
Seluruh pembiayaan kegiatan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
Sementara itu,Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan dokumen perkawinan dan administrasi kependudukan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan bagian dari hak dasar warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan mengakses pelayanan publik.
“Melalui pelayanan terpadu ini, kita ingin memastikan masyarakat Kota Ambon, khususnya keluarga-keluarga yang masih menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen perkawinan dan administrasi kependudukan, dapat memperoleh pelayanan secara lebih mudah dan terintegrasi,” kata dia
Bodewin berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Menurut dia, pelayanan terpadu harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tertib administrasi kependudukan.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah dan pihak terkait memberikan pelayanan secara ramah, transparan, responsif, dan tanpa diskriminasi.
“Masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir untuk membantu menyelesaikan kebutuhan mereka,” kata Wattimena.
Ia juga mengapresiasi peran TP PKK Kota Ambon dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan keluarga.
Menurut Walikota, PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan kehidupan masyarakat.
“Kita harus terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya harus cepat dan mudah, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Bodewin kemudian mengajak masyarakat memanfaatkan pelayanan yang disediakan pemerintah untuk melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Menurut dia, kelengkapan dokumen merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang tertib administrasi, memperoleh perlindungan hukum, serta memiliki akses lebih baik terhadap berbagai program pelayanan pemerintah.(LM01)
