AMBON,LensoMerah.com – Dukungan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena terhadap pembangunan di kawasan Sungai Waitomu menuai beragam tanggapan masyarakat. Pernyataan tersebut memicu perdebatan di media sosial, terutama terkait kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan sungai dan perlindungan lingkungan.
Dalam pernyataannya, Bodewin menyampaikan dukungan terhadap pembangunan dengan mengusung semangat, “Beta par Ambon, Ambon Par Semua, Beta par Kodam par Beta.”
Pernyataan itu mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian warga mendukung keberlanjutan proyek dan berharap pembangunan dapat diselesaikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mereka menilai pembangunan yang telah berjalan perlu mendapat dukungan agar tidak terhambat. Namun, dukungan tersebut juga diharapkan tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, sejumlah masyarakat mempertanyakan aspek hukum dan lingkungan dalam pembangunan di kawasan Sungai Waitomu.
Salah satu tanggapan datang dari Sandy V. Hukunala. Dalam komentarnya, ia menyinggung Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian terkait batasan pemanfaatan sungai dan kewajiban menjaga fungsi serta kelestarian lingkungan sungai.
Sejumlah warganet lainnya juga mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan ketentuan mengenai sempadan sungai, kajian teknis, dan kepastian perizinan.
Mereka meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembangunan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun dampak lingkungan pada masa mendatang.
Meski demikian, dukungan terhadap pembangunan tetap mengemuka. Sejumlah warga berpandangan bahwa pembangunan merupakan bagian dari upaya mendorong kemajuan Kota Ambon, selama pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Diminta Beri Penjelasan
Perdebatan mengenai pembangunan Sungai Waitomu memperlihatkan adanya dua kepentingan yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Dalam konteks ini, dukungan pemerintah terhadap pembangunan perlu disertai kepastian hukum dan transparansi kepada publik.
Pemerintah Kota Ambon diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan, hasil kajian teknis, serta kesesuaian pembangunan di kawasan Sungai Waitomu dengan ketentuan pengelolaan sumber daya air dan perlindungan sempadan sungai.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai dasar pelaksanaan pembangunan, sekaligus memastikan tidak ada ketentuan yang diabaikan.
Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan menjaga kelestarian lingkungan.
Semangat “Ambon Par Samua” diharapkan menjadi landasan pembangunan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas tanpa mengesampingkan aturan dan keberlanjutan lingkungan.(LM01)
